DPRD Kotim Dorong Atasi Kesulitan Petani Dapatkan BBM Subsidi
SB, SAMPIT - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus petani sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi berbagai persoalan distribusi BBM subsidi di wilayah pertanian.
Anggota Komisi II DPRD Kotim, Hendra Sia, mengatakan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi perlu diperketat agar distribusinya benar-benar tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak menerima.
Menurut Hendra, pihak SPBU sejatinya dapat mengetahui aktivitas pengisian BBM subsidi yang dilakukan secara berulang dan tidak wajar oleh pengguna tertentu.
“SPBU pasti mengetahui siapa saja yang sering melakukan pengisian hingga tidak wajar. Karena itu, pengawasan distribusi subsidi juga harus benar-benar diperhatikan,” ujar Hendra, Sabtu (30/5/2026).
Selain persoalan pengawasan, ia juga menyoroti sejumlah Pertashop yang kerap tidak beroperasi sehingga masyarakat mengalami kesulitan memperoleh BBM.
Hendra mempertanyakan apakah kuota BBM subsidi yang dialokasikan untuk Kotim saat ini sudah mencukupi, khususnya solar subsidi yang menjadi kebutuhan utama sektor pertanian.
Menurutnya, ketersediaan BBM merupakan faktor penting dalam mendukung program ketahanan pangan yang tengah digalakkan pemerintah pusat. Tanpa pasokan BBM yang memadai, aktivitas pertanian berpotensi terganggu dan berdampak pada produksi pangan daerah.
“Program ketahanan pangan terus didorong pemerintah. Petani ingin menanam padi dan meningkatkan produksi, tetapi kalau BBM tidak ada maka mereka tak bisa bekerja. Yang repot kita juga nantinya,” katanya.
Untuk itu, DPRD Kotim menilai perlu adanya langkah strategis jangka panjang melalui pembangunan SPBU khusus petani, terutama di wilayah selatan Kotim yang memiliki kawasan pertanian cukup luas.
Hendra menjelaskan, keberadaan SPBU khusus tersebut diharapkan dapat memperlancar distribusi solar subsidi bagi petani tanpa harus bercampur dengan antrean kendaraan umum di SPBU reguler.
“Kalau jangka pendek tentu penambahan kuota dulu yang harus dilakukan. Tetapi untuk jangka panjang kami sepakat perlu ada SPBU khusus petani, terutama di wilayah selatan,” tegasnya.
Dukungan terhadap gagasan tersebut juga datang dari anggota Komisi II DPRD Kotim lainnya, yakni Zainuddin, Andi Lala, serta Ketua Komisi II Akhyannoor. Mereka menilai pembangunan SPBU khusus petani merupakan solusi strategis untuk memastikan distribusi BBM subsidi lebih terarah, tepat sasaran, dan mampu mengurangi antrean panjang di SPBU umum.
Dengan adanya fasilitas khusus tersebut, DPRD berharap kebutuhan BBM bagi sektor pertanian dapat terpenuhi secara optimal sehingga produktivitas petani dan program ketahanan pangan nasional dapat terus berjalan dengan baik. (f1/sb)
