SB, PALANGKA RAYA – Wacana pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kantin sekolah menuai perhatian DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Perubahan skema yang diusulkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, dinilai perlu dikawal agar tidak mengurangi tujuan utama program, yakni memenuhi kebutuhan gizi peserta didik.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Tomy Irawan Diran, mengatakan pemerintah pusat memiliki kewenangan penuh dalam menentukan mekanisme pelaksanaan MBG. Meski demikian, ia menekankan bahwa perubahan sistem tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan maupun manfaat yang diterima para siswa.

"Yang paling penting bukan soal memasaknya di mana, tetapi bagaimana Program Makan Bergizi Gratis benar-benar berjalan dengan baik dan manfaatnya dirasakan langsung oleh anak-anak kita," ujar Tomy.

Menurutnya, MBG merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi sekaligus mendukung tumbuh kembang generasi muda. Karena itu, setiap kebijakan yang diambil harus tetap berorientasi pada kepentingan peserta didik.

Tomy juga mengingatkan, jika skema penyediaan makanan dialihkan ke kantin sekolah, pemerintah perlu memastikan sistem pengawasan tetap berjalan optimal. Mulai dari kualitas bahan makanan, proses pengolahan, hingga distribusi kepada siswa harus memenuhi standar keamanan pangan dan gizi.

"Mekanismenya memang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun yang harus dipastikan adalah kualitas makanan tetap terjaga, pengawasannya berjalan, dan tujuan program untuk meningkatkan gizi anak benar-benar tercapai," tegasnya.

Ia berharap skema apa pun yang nantinya diterapkan dapat membuat pelaksanaan MBG semakin efektif tanpa mengurangi kualitas layanan, sehingga program tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi peserta didik di seluruh Indonesia. (sb/*)