Kepala BI Kalteng Minta Seluruh Komponen Bersinergi Kendalikan Inflasi
SB, PALANGKA RAYA - Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng, Maghfur menghadiri Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kalteng, yang dibuka langsung oleh Staf Ahli Gubernur setempat Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko pada Kamis (23/2/2023) di Swissbell Hotel Danum Palangka Raya.
Dalam sambutannya, Maghfur menyampaikan, di bulan Agustus 2022 sampai akhir bulan Desember 2022 lalu, sering kita mendengar berita tekanan inflasi khususnya di Kalteng dan umumnya di Indonesia begitu kuat, dimana Kalteng masuk dua besar inflasi tertinggi se-Indonesia.
“Alhamdulilah di akhir 2022 kita telah melakukan banyak sekali program dan kegiatan sehingga kita dapat menekan inflasi kita dan di akhir Desember 2022, kita telah turun peringkat ke sembilan. Ini tidak terlepas dari kerja sama dan sinergisitas dari bapak/ibu seluruh kabupaten/kota se-Kalteng dalam mendukung pengendalian inflasi di Kalteng”, ucap Maghfur.
Maghfur menjelaskan, posisi di Bulan Januari 2023, inflasi gabungan di Kalteng tercatat sebesar 0,13 persen (mtm).
“Ini merupakan capaian yang bagus untuk kita mulai di 2023 ini sehingga harapannya akan membawa dampak pada capaian keseluruhan di tahun ini,” jelasnya.
Maghfur menekankan agar seluruh komponen yang ada di Kalteng dapat bergerak bersama, dapat bersinergi untuk mengendalikan inflasi khususnya inflasi pangan. Pada pertemuan tim inflasi pusat telah diambil keputusan untuk menjaga inflasi pada tahun 2023 berada pada kisaran target 3 persen ± 1 persen, menjaga inflasi komponen pangan dikisaran 3persen - 5 persen menjelang HBKN, memperkuat ketahanan pangan domestik dan ketersediaan data pangan.
Sementara itu Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko mengungkapkan, Pemprov terus melakukan upaya pengendalian melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), baik melalui kegiatan operasi pasar dan pasar penyeimbang secara berkala dan intensif, peningkatan pasokan pangan melalui peningkatan produktifitas secara internal, hingga pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan wilayah yang surplus perlu ditingkatkan dan diperluas. (mda/ok)