DPRD Kapuas Tunda Pengesahan RTRW 2026–2046
SB, KUALA KAPUAS – DPRD Kabupaten Kapuas bersama Pemerintah Kabupaten Kapuas menyepakati penundaan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kapuas Tahun 2026–2046.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kapuas Yohanes., ST., mengatakan Keputusan penundaan diambil dalam Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kapuas, pada Rabu (23/7/2026) lalu.
"Penundaan pengesahan Raperda RTRW merupakan hasil kesepakatan Panitia Khusus (Pansus) III bersama fraksi-fraksi pendukung dewan, karena masih terdapat sejumlah data yang belum lengkap dan belum terverifikasi," ungkapnya.
Lanjutnya data yang masih harus dilengkapi antara lain terkait kawasan hutan lindung, wilayah perbatasan, serta batas desa dan kecamatan. Kemudian penyusunan RTRW Kabupaten Kapuas juga harus menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah yang hingga kini masih dalam proses penyelesaian.
"Atas pertimbangan tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kapuas sepakat menunda pengesahan Raperda RTRW hingga seluruh data dinyatakan lengkap, dan terverifikasi guna menghindari potensi persoalan hukum di kemudian hari," jelasnya.
Yohanes menegaskan, penyusunan RTRW harus didasarkan pada data yang akurat karena berkaitan dengan kepastian hukum batas wilayah, penataan ruang, serta arah pembangunan dan investasi di Kabupaten Kapuas. Sehingga pemerintah daerah segera melengkapi seluruh kekurangan data, agar pembahasan Raperda RTRW dapat kembali diajukan dan dilanjutkan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
"Kami berharap seluruh persyaratan segera dipenuhi agar pembahasan Raperda RTRW dapat dilanjutkan dan ditetapkan pada agenda berikutnya," pungkasnya. (f4)
