SB, KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) II Penyusunan Rencana Kontinjensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 di Hotel Fovere Kapuas, Senin (10/8/2026).

Kegiatan dibuka Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas, Perry Noah, mewakili Bupati Kapuas dan dihadiri unsur Forkopimda, Direktur Utama PDAM Kapuas Abisua Setia Nugroho, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Jendrawan, Kejaksaan Negeri Kapuas, Polres Kapuas, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait penanggulangan bencana.

Perry Noah dalam sambutannya menyampaikan Kabupaten Kapuas memiliki wilayah yang luas serta kawasan perkebunan dan gambut yang cukup besar, sehingga memiliki potensi kerawanan terhadap kebakaran hutan dan lahan.

"Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan. Kita tidak boleh hanya bersikap reaktif ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi harus mengedepankan pencegahan, mitigasi, deteksi dini, patroli terpadu, edukasi masyarakat, serta penguatan koordinasi lintas sektor," ujar Perry.

Menurutnya, berdasarkan prakiraan BMKG, sebagian wilayah Kalimantan berpotensi mengalami musim kemarau yang lebih panjang dan kering dibandingkan kondisi normal. Situasi tersebut dapat meningkatkan risiko munculnya titik panas dan kebakaran, terutama pada kawasan gambut yang mudah terbakar ketika mengalami kekeringan.

Perry menegaskan, penyusunan rencana kontinjensi Karhutla bukan sekadar dokumen administratif, melainkan harus menjadi pedoman operasional bagi seluruh pihak dalam menghadapi kondisi darurat secara cepat, tepat, terpadu, dan terkoordinasi.

Dirinya berharap melalui FGD tersebut dapat dilakukan validasi data dan peta kerawanan, termasuk kawasan gambut, riwayat titik panas, jalur akses, serta skenario risiko agar dokumen yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Peran masyarakat juga harus diperkuat melalui pemberdayaan Masyarakat Peduli Api (MPA), patroli desa, edukasi kepada masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah desa, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan," katanya.

Lanjut, Pemerintah Kabupaten Kapuas berkomitmen mendukung implementasi rencana kontinjensi melalui penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran sesuai kemampuan daerah.

"Jangan sampai dokumen ini hanya menjadi pelengkap administrasi, tetapi harus menjadi pedoman nyata dalam mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan efektif. Menjaga hutan dan lahan berarti menjaga kehidupan, kesehatan masyarakat, perekonomian daerah, serta masa depan anak cucu kita," pungkasnya. (hms/f4)