SB, PALANGKA RAYA – Pemerintah daerah kembali dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran. Kebijakan tersebut diproyeksikan berlanjut pada 2027 dan berpotensi mempersempit ruang fiskal Kalimantan Tengah.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono, mengatakan kondisi keuangan daerah saat ini sudah jauh lebih terbatas dibanding sebelumnya.

“Pasti tertekan. Anggaran kita sebelumnya sampai Rp10 triliun pada 2025, sekarang tinggal Rp5,4 triliun pada 2026. Itu pasti terganggu,” katanya, Kamis (13/8/2026).

Menurut Sudarsono, kondisi tersebut membuat Pemprov Kalteng harus semakin selektif dalam menyusun program. Anggaran yang tersedia harus difokuskan untuk kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

“Pemerintah provinsi harus memanfaatkan keuangan yang tersisa sedikit itu dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Ia mengaku belum mengetahui secara pasti seperti apa struktur APBD Kalteng 2027 jika efisiensi kembali diterapkan. Namun, ia berharap kemampuan fiskal daerah dapat meningkat seiring membaiknya kondisi ekonomi.

“Di tahun 2027, APBD murni seharusnya ada peningkatan dibanding 2026. Mudah-mudahan pertengahan 2027 ada peningkatan lagi dan bisa disesuaikan melalui perubahan anggaran,” jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri mengingatkan pemerintah daerah agar tetap menerapkan prinsip efisiensi dalam pengelolaan APBD. Belanja daerah diarahkan untuk program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, DPRD Kalteng meminta pemerintah daerah tidak salah menentukan prioritas. Program yang tidak mendesak atau minim manfaat bagi masyarakat perlu ditekan agar anggaran tetap mampu menopang pembangunan. (sb/*)