Lewati ke konten utama
DPRD Kalteng

Reses di Telaga Baru, Abdul Hafid Dorong Sinergi Pemerintah Percepat Pembangunan Desa

Redaksi 26-08-2026, 13:40 WIB 1 menit baca
Anggota DPRD Kalteng, Abdul Hafid ketika melaksanakan reses dan menyerap aspirasi masyarakat di Desa Telaga Baru. (FOTO:ISTIMEWA)
Anggota DPRD Kalteng, Abdul Hafid ketika melaksanakan reses dan menyerap aspirasi masyarakat di Desa Telaga Baru. (FOTO:ISTIMEWA)

SB, SAMPIT – Pembangunan desa dinilai tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber anggaran. Kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga desa dinilai menjadi kunci agar kebutuhan masyarakat bisa diwujudkan lebih cepat.

Hal itu disampaikan anggota DPRD Kalteng, Abdul Hafid, saat melaksanakan reses di Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kotim, Senin (24/8/2026).

Hafid mengatakan banyak kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dukungan lintas pemerintahan. Karena itu, komunikasi dan koordinasi antarlembaga harus terus diperkuat.

“Pembangunan desa tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber pembiayaan. Karena itu, komunikasi dan kolaborasi dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga desa harus diperkuat,” kata Hafid.

Ia mencontohkan sejumlah pembangunan di Desa Telaga Baru yang mendapat dukungan melalui berbagai program, mulai dari sanitasi, peningkatan jalan hingga jaringan irigasi.

Menurutnya, realisasi program tersebut tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, termasuk aspirasi Muhammad Syauqie, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN.

“Ketika aspirasi masyarakat dikawal bersama dari tingkat desa hingga pusat, peluang menghasilkan pembangunan yang lebih konkret tentu semakin besar,” ujarnya.

Hafid menilai setiap daerah memiliki kebutuhan berbeda. Ada pembangunan yang menjadi kewenangan desa dan kabupaten, namun ada pula yang membutuhkan dukungan pemerintah provinsi maupun pusat.

Ia juga menegaskan tugas wakil rakyat tidak berhenti ketika usulan masyarakat masuk dalam program. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan juga menjadi bagian penting agar hasilnya benar-benar sesuai kebutuhan.

“Politik pembangunan harus hadir dalam bentuk kerja nyata. Masyarakat tidak cukup hanya diberi janji. Mereka membutuhkan jalan yang bisa digunakan, sanitasi yang layak, irigasi yang mendukung kegiatan, dan program pembangunan yang manfaatnya benar-benar bisa dirasakan,” tegasnya. (sb/*)

Berita Terkait

Ruang Iklan Leaderboard