Walhi Kalteng Minta Kepala BNPB Mundur, Buntut Peryataan Soal Kabut Asap Masih Normal
SB, PALANGKA RAYA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mundur dari jabatannya.
Desakan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif WALHI Kalteng, Janang Firman Palanungkai, menyusul pernyataan Suharyanto yang menyebut aktivitas masyarakat di Kalteng masih berjalan normal meski kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) cukup pekat.
Janang menilai pernyataan tersebut tidak menggambarkan kondisi yang dirasakan masyarakat di lapangan. Menurutnya, masyarakat yang tetap bekerja dan beraktivitas bukan berarti berada dalam kondisi baik-baik saja.
“Kami sangat kecewa dengan apa yang disampaikan Kepala BNPB yang menyatakan bahwa kondisi masyarakat hari ini walaupun tengah kabut asap yang cukup pekat, masyarakat tetap berjalan dengan lancar,” ujar Janang.
Ia menilai BNPB seharusnya melihat dampak karhutla secara lebih menyeluruh, termasuk kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat.
“Banyak masyarakat yang kemudian beraktivitas walaupun di tengah kabut asap. Bukan berarti mereka baik-baik saja. Kebanyakan beraktivitas karena memang tuntutan ekonomi, tuntutan kebutuhan,” katanya.
Janang mengatakan masyarakat tetap harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup meski menghadapi risiko kesehatan akibat paparan asap. Di sisi lain, ia menilai bantuan pemerintah kepada masyarakat terdampak belum cukup masif.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat bukan hanya menyangkut layanan kesehatan, tetapi juga bantuan ekonomi dan kebutuhan pokok.
“Kondisi yang kemudian memaksa mereka untuk menerobos ancaman kesehatan bagi mereka. Ini yang kemudian kami sangat sesalkan,” tegasnya.
WALHI Kalteng juga menyoroti dampak kesehatan yang ditimbulkan kabut asap. Janang merujuk pada data Dinas Kesehatan yang sebelumnya menyebut jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) telah mencapai sekitar 72 ribu hingga pekan ketiga Agustus.
Ia mempertanyakan bagaimana kondisi tersebut dapat disebut normal apabila kasus gangguan kesehatan masyarakat justru meningkat.
“Kalau memang tentang hari ini, data yang pernah disampaikan oleh Dinas Kesehatan sampai minggu ketiga Agustus kemarin banyak yang mengalami kasus ISPA, bahkan 72 ribu semakin meningkat. Dengan kondisi begini, bagaimana pertanggungjawaban BNPB?” ujarnya.
Janang juga menilai laporan mengenai kondisi masyarakat kepada pemerintah pusat harus benar-benar menggambarkan situasi yang terjadi di daerah.
Menurutnya, jika masyarakat yang masih beraktivitas hanya dijadikan indikator bahwa keadaan normal, maka dampak yang sebenarnya dirasakan warga berpotensi tidak terlihat dalam pengambilan kebijakan.
Atas kondisi tersebut, WALHI Kalteng menyatakan perlu ada pertanggungjawaban dari pihak yang memiliki kewenangan dalam penanganan bencana.
Janang bahkan secara terbuka meminta Kepala BNPB mundur apabila dinilai tidak mampu menangani persoalan karhutla dan dampaknya terhadap masyarakat Kalteng.
“Kalau memang tidak sanggup menangani hal ini, ya mundur saja. Kepala BNPB-nya, dengan segala hormat,” tegasnya.
Janang menambahkan, kritik tersebut disampaikan sebagai bentuk keprihatinan terhadap masyarakat Kalteng yang harus menghadapi kabut asap, sementara aktivitas ekonomi dan kebutuhan sehari-hari tetap harus berjalan.
Ia berharap pemerintah tidak hanya melihat kondisi dari aktivitas masyarakat yang masih berlangsung, tetapi juga memperhitungkan risiko kesehatan, tekanan ekonomi serta kebutuhan bantuan warga terdampak.
Menurut WALHI Kalteng, penanganan karhutla harus berorientasi pada keselamatan masyarakat dan didukung informasi yang menggambarkan kondisi lapangan secara utuh. (sb/*)
