Mendagri Ingatkan Daerah untuk Antisipasi Inflasi
SB, PALANGKA RAYA - Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi 2023 bersama Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Tito Karnavian dilaksanakan secara virtual dari Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Senin (06/03/2023). Pada kegiatan rakor ini Sekretaris Daerah (sekda) Kalimantan tengah H. Nuryakin menghadiri giat tersebut.
Dalam arahannya Mendagri Tito Karnavian mengatakan, saat ini terjadi kenaikan inflasi dari 5,28 persen (yoy) pada bulan Januari menjadi 5,47 persen (yoy). “Angka ini harus menjadi perhatian kita semua baik Pusat maupun Daerah. Itulah pentingnya kita melakukan rapat mingguan ini agar inflasi kita bisa terkendali,” kata Tito saat acara rakor melalu Virtual.
Dalam pengendalian inflasi di daerah, Tito mengharapkan setiap Kepala Daerah harus memperkuat kerja sama antar daerah, melalui pemenuhan komoditas dari daerah yang surplus dengan daerah yang kekurangan komoditas, serta menjalin koordinasi untuk hambatan dan kendala moda trasnportasi barang/jasa.
“Di tengah ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tumbuh solid di atas 5 persen (yoy). Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan 1 hingga Triwulan 4 tahun 2022 dibandingkan dengan Triwulan 1 hingga Triwulan 4 tahun 2021 tumbuh 5,31 persen,” ucap Tito.
Sementara Berdasarkan data BPS, Kabupaten Pulang Pisau berpotensi terjadi kenaikan harga beras tertinggi dan Kabupaten Kotawaringin Barat berpotensi terjadi kenaikan harga minyak goreng tertinggi. Menanggapi hal itu, Sekda Nuryakin memastikan Pemprov. Kalteng akan segera melakukan rapat untuk mengecek kevalidan data dari BPS tersebut.
“Menghadapi Bulan Suci Ramadan dan Idulfitri memang ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, nanti dalam rapat akan kita sampaikan laporan ke Pemerintah Pusat terhadap ketersediaan stok pangan yang ada di Kalimantan Tengah,” imbuh Sekda.
Sekda Nuryakin meminta agar kabupaten lain juga aktif untuk melakukan antisipasi kenaikan inflasi. “Selama ini kita lebih fokus ke daerah sampel yaitu Kota Palangka Raya dan Kota Sampit. Daerah lain akan kita perhatikan, namun dua daerah ini akan tetap kita jaga,” pungkasnya.
Turut hadir Unsur Forkopimda, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng Leonard S. Ampung, Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, Deputi Kepala Perwakilan Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Manajemen Intern Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalteng Magfur, Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait. (mda/ok)
