Raperda RTRW Kapuas Belum Temukan Titik Temu
SB, KUALA KAPUAS – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kapuas belum menemukan titik temu. Sejumlah persoalan, terutama terkait aspirasi masyarakat dan pembagian kewenangan pengelolaan kawasan, masih menjadi perhatian dalam pembahasan antara legislatif dan eksekutif.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kapuas bersama pihak eksekutif di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kapuas, pada Selasa (10/11/2026).
Dalam rapat tersebut dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Kapuas, H. Abdurrahman Amur, dan diikuti Panitia Khusus (Pansus) III beserta ketua, anggota, dan tenaga ahli. Dari pihak eksekutif hadir Plt. Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas, Budi Kurniawan, bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
H. Abdurrahman Amur mengatakan, masih banyak aspirasi masyarakat yang belum terakomodasi dalam rancangan RTRW. Karena itu, pihaknya meminta penjelasan dari Pansus III dan tenaga ahli, sekaligus meminta pemerintah daerah menguraikan sejumlah usulan yang belum masuk dalam rancangan tersebut.
"Banyak hal yang belum terakomodasi, terutama persoalan tata ruang yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Ini yang perlu menjadi perhatian bersama," kata Amur kepada wartawan usai RDP.
Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah keberadaan permukiman dan lahan garapan masyarakat di kawasan berstatus hutan lindung. Kondisi tersebut membutuhkan penyelesaian agar masyarakat memperoleh kepastian hukum.
Selain itu, pembahasan juga menyoroti kawasan Pelabuhan Batanjung serta sejumlah ruas jalan yang dinilai masih memerlukan penyesuaian status maupun peruntukan ruang.
"Yang terpenting, tata ruang ini harus mengakomodasi kepentingan masyarakat Kabupaten Kapuas. Jangan sampai persoalan yang sudah berlangsung lama justru tidak mendapatkan penyelesaian," tegasnya.
Sementara Budi Kurniawan menjelaskan bahwa penyusunan RTRW harus memperhatikan pembagian kawasan serta batas kewenangan pemerintah dalam mengatur pemanfaatan ruang.
Ia menyebutkan, ruang perencanaan tata ruang yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten sekitar 27,5 persen dari total wilayah Kabupaten Kapuas. Sementara sebagian besar wilayah lainnya merupakan kawasan hutan yang pengaturannya tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah daerah.
Menurut Budi, pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan di luar peruntukannya harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku, antara lain melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan atau perubahan fungsi kawasan.
"Pemetaan pembagian kawasan dan kewenangan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diselesaikan sebelum pembahasan Raperda RTRW berlanjut ke tahapan berikutnya," ujarnya.
Dengan masih adanya sejumlah persoalan tersebut, pembahasan Raperda RTRW Kabupaten Kapuas memerlukan koordinasi dan pendalaman lebih lanjut antara DPRD dan pemerintah daerah. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi tata ruang yang memperhatikan ketentuan perundang-undangan sekaligus mengakomodasi kepentingan masyarakat. (f4)
