Enam Terdakwa Korupsi Zirkon Divonis, Mantan Kadis ESDM Kalteng Paling Berat
SB, PALANGKA RAYA – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Raya menjatuhkan vonis berbeda terhadap enam terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola penjualan dan ekspor mineral zirkon, ilmenit, dan rutil di Kalimantan Tengah (Kalteng). Mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalteng, Vent Christway, menjadi terdakwa dengan hukuman paling berat, yakni enam tahun penjara.
Selain pidana badan, Vent juga dijatuhi denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan serta pidana tambahan sebesar Rp4,2 miliar. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU yang sebelumnya meminta Vent dihukum sembilan tahun penjara dan denda Rp1 miliar.
Sementara itu, tuntutan paling tinggi JPU justru ditujukan kepada Erna Tri Susilawati, yakni 12 tahun penjara dan denda Rp750 juta. Namun, majelis hakim menjatuhkan vonis lima tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan. Fransisco Cosida juga divonis lima tahun penjara dengan denda Rp400 juta subsider 120 hari.
Adapun Heri Bowo dijatuhi hukuman empat tahun enam bulan penjara dan denda Rp300 juta subsider 100 hari. Sedangkan Indra Himawijaya divonis empat tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 140 hari. Terdakwa lainnya, Handi Andi Wahyudi, juga divonis empat tahun penjara dengan denda Rp300 juta subsider 100 hari. Padahal, JPU sebelumnya menuntut Handi dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp750 juta.
Seluruh terdakwa tetap ditahan, dengan masa penahanan yang telah dijalani diperhitungkan sebagai pengurang hukuman. Perkara ini berkaitan dengan dugaan korupsi tata kelola penjualan dan ekspor zirkon beserta mineral turunannya periode 2020–2025. Perbedaan antara tuntutan dan vonis tersebut menjadi perhatian, terutama bagi pihak terdakwa yang menerima hukuman jauh lebih rendah dari tuntutan JPU.
Kuasa hukum Handi Andi Wahyudi, Suriansyah Halim menyebutkan, vonis empat tahun terhadap kliennya merupakan hukuman paling ringan dibandingkan terdakwa lainnya. Meski demikian, pihaknya belum menentukan sikap terkait kemungkinan menerima putusan atau mengajukan banding.
"Seperti kita ketahui, tuntutan JPU awalnya 11 tahun, sedangkan vonis yang dijatuhkan hanya empat tahun. Itu merupakan vonis paling rendah dibandingkan terdakwa lainnya," ujarnya.
Suriansyah mengatakan, pihaknya terlebih dahulu akan mempelajari secara menyeluruh salinan putusan, terutama pertimbangan hukum majelis hakim. Menurutnya, keputusan untuk menerima atau mengajukan banding harus didasarkan pada kajian terhadap pertimbangan tersebut.
"Untuk langkah hukum selanjutnya, tentu kami harus membaca dan mempelajari terlebih dahulu putusan tersebut. Di dalamnya terdapat pertimbangan-pertimbangan hakim yang perlu kami cermati. Apakah pertimbangan itu bisa kami terima atau tidak, semuanya akan kami kaji terlebih dahulu," jelasnya.
Setelah mempelajari putusan, hasilnya akan disampaikan kepada klien untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Pihaknya juga akan mempertimbangkan peluang dan konsekuensi apabila memilih mengajukan banding dibandingkan menerima putusan.
"Kami juga harus menghitung dan mempertimbangkan persentasenya. Jika mengajukan banding, bagaimana peluangnya? Begitu juga jika menerima putusan, apa konsekuensinya?," tutupnya. (rk/sb)
