Mediasi Buntu, Ratusan Pemilik Lahan Bersikeras Ingin Keluar dari Koperasi Cempaga Perkasa
SB, SAMPIT - Polemik Koperasi Cempaga Perkasa di Desa Patai, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), masih belum menemui titik terang. Mediasi yang difasilitasi Pemerintah Desa Patai bersama Kecamatan Cempaga, Kamis (12/11/2026), belum berhasil mempertemukan kesepakatan antara perwakilan pemilik lahan dan pengurus koperasi.
Dalam pertemuan tersebut, pemilik lahan tetap bersikukuh ingin keluar dari keanggotaan koperasi dan memilih mengelola lahan melalui kelompok tani. Mereka juga masih menolak hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang digelar di Sampit pada 31 Oktober 2026.
Salah seorang pemilik lahan, Sahil, mengatakan penolakan tersebut didasari persoalan pelaksanaan RAT yang dinilai tidak melibatkan pemilik lahan maupun anggota awal koperasi.
"Kami sebagai perwakilan masyarakat Desa Patai, khususnya pemilik lahan dan anggota koperasi awal, sudah jelas menolak hasil RAT tanggal 31 Oktober kemarin. Kami menilai rapat itu bermasalah karena tidak pernah mengundang kami sebagai anggota sekaligus pemilik lahan," tegas Sahil.
Ia mengatakan, sejumlah tawaran yang disampaikan pengurus koperasi dalam mediasi belum menjawab tuntutan utama masyarakat. Sebab, pihaknya tidak lagi menginginkan pembahasan sebatas persoalan internal koperasi, tetapi meminta agar dapat mengelola lahan melalui kelompok tani.
"Jelas kami menolak tawaran tersebut. Tujuan kami sudah jelas, yakni ingin ke depan mengelola lahan melalui kelompok tani, bukan lagi berkoperasi," ujarnya.
Sahil mengungkapkan, luas lahan awal yang menjadi bagian dari persoalan tersebut diperkirakan mencapai 1.500 hektare. Sementara jumlah anggota yang menyatakan mundur dari koperasi disebut lebih dari 300 orang.
Menurutnya, pihak pemilik lahan juga telah menyampaikan klarifikasi dan pernyataan pengunduran diri melalui dokumen yang disiapkan sesuai prosedur yang mereka tempuh.
Namun, ia menegaskan, pernyataan keluar dari koperasi tidak serta-merta berarti lahan tersebut telah diambil alih atau resmi dikeluarkan dari pengelolaan koperasi.
"Kami belum menyatakan bahwa lahannya sudah diambil. Intinya, kami menyatakan keluar dari koperasi. Untuk kelanjutan dan kesepakatannya, kami masih menunggu proses di pemerintah kabupaten," jelasnya.
Ia menilai mediasi kali ini belum memberikan jawaban atas aspirasi pemilik lahan. Pembahasan dinilai masih didominasi penawaran dari pengurus koperasi, sedangkan keinginan masyarakat membentuk kelompok tani belum mendapatkan kepastian.
"Menurut kami, pertemuan ini belum menjawab tuntutan. Arah pembahasannya tidak jelas dan tidak sesuai dengan apa yang kami perjuangkan. Kami sudah menolak kepengurusan tersebut dan menyampaikan pernyataan keluar dari koperasi, tetapi hal itu belum mendapatkan jawaban," ungkap Sahil.
Untuk langkah selanjutnya, pihaknya menyerahkan proses penyelesaian kepada kuasa hukum yang telah diberi mandat untuk mewakili kepentingan para pemilik lahan.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kotim, Muslih, mengakui mediasi tersebut belum menghasilkan kesimpulan akhir. Meski demikian, ia menilai sudah terdapat perkembangan positif dalam upaya mencari penyelesaian.
Menurutnya, pengurus koperasi telah menyampaikan jawaban serta sejumlah solusi yang diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan para pemilik lahan.
"Belum ada titik temu atau kesimpulan akhir, tetapi sudah ada perkembangan positif. Pihak pengurus sudah memberikan jawaban dan solusi yang baik untuk mencakup kepentingan para pemilik lahan," jelas Muslih.
Ia menyebut, salah satu persoalan yang masih menjadi keberatan pemilik lahan adalah keabsahan hasil RAT yang dilaksanakan pengurus koperasi di Sampit pada 31 Oktober lalu.
Persoalan tersebut masih perlu dikomunikasikan lebih lanjut agar tidak menghambat proses penyelesaian.
Sebagai tindak lanjut, kedua belah pihak direncanakan kembali melakukan komunikasi dan pertemuan langsung. Pada Senin mendatang, pihak kepolisian melalui Kasat Intel bersama pihak terkait dijadwalkan menemui Suparman selaku kuasa pemilik lahan dan pengurus koperasi.
Muslih berharap pertemuan lanjutan tersebut dapat mempertemukan perbedaan pandangan dan menghasilkan jalan keluar bagi polemik yang telah berlangsung. (f1/sb)
