165 Kades Ikuti Workshop Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembangunan Desa
SB, SAMPIT – Sebanyak 165 kepala desa dari 17 kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengikuti workshop evaluasi pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa tahun 2023.
Kegiatan yang berlangsung di aula rumah jabatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Kotim, H Halikinnor SH MM pada Senin (5/6/2023) kemarin.
“Kegiatan ini dimaksudkan agar kepala desa lebih teliti dalam pengelolaan keuangan desa, semakin efektif untuk pembangunan dan tidak sampai terjadi pelanggaran hukum. Karena dana desa yang diberikan sangat besar untuk membangun desa jadi dalam pengelolaan keuangan harus transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran,” kata Bupati.
Workshop tersebut diselanggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kotim, yang langsung dipandung oleh Kepala DPMD Kotim Raihansyah dengan mengundang narasumber Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalteng Bambang Ari Setiono, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalteng Hari Utomo, Pelaksana Harian Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalteng Etty Aprilya dan Analis Kebijakan Ahli pada Kementerian PDTT Novita Riani.
Megiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan bagi perangkat daerah terkait, camat dan kepala desa dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan keuangan desa serta perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa.
Kotawaringin terdiri 168 desa pada 17 kecamatan, dengan anggaran yang diterima desa dari APBN maupun APBD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Di tahun 2022 menerima transfer Dana Desa (DD) sebesar Rp 144.196.324.000 dan pada tahun 2023 menerima transfer dana desa sebesar Rp 149.075.731.000 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 4.879.407.000.
“Alokasi Dana Desa (ADD) yang dianggarkan dan ditransfer ke desa juga mengalami kenaikan yakni tahun 2022 sebesar Rp 88.680.602.400 dan pada tahun 2023 kami naikkan menjadi Rp109.050.053.200 atau mengalami kenaikan Rp 20.369.450.800,” katanya.
Selain karena adanya peningkatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah pada peningkatan kesejahteraan dan pembangunan desa.
Selain peningkatan anggaran, pemerintah daerah juga menaikkan penghasilan tetap (siltap) kepala desa dan perangkat desa pada tahun 2023 sebesar Rp500 ribu dan kenaikan insentif bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar Rp250 ribu.
“Walaupun kenaikan ini masih sangat kecil, kami berharap ini dapat meningkatkan kesejahteraan bagi kepala desa dan perangkat desa serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang pada akhirnya kami berharap meningkatnya juga kinerja dari kepala desa dan perangkat desa dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa,” ujarnya. (sb/*)
