Pencegahan Karhutla Perlu Kolaborasi Antara Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat

SB, SAMPIT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) meminta pemerintah, perusahaan dan masyarakat berkolaborasi dalam melakukan pencegahan bencana alam kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut.

Karena kata Fraksi Demokrat DPRD Kotim, SP Lumban Gaol dalam pencegahan bencana tahunan ini sangat memerlukan kekompakan dari semua pihak tidak terkecuali masyarakat sendiri secara umum.

Yang mana pada 23 Mei 2023 selama 60 hari kedepan, Pemerintah Kotim sudah menetapkan status bencana siaga karhutla. Mengingat hasil perkiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kabupaten Kotim salah satu terjadi perubuhan suhu panas yang menyebabkan kemarau panjang dan kering.

“Ancaman karhutla sudah muncul dimana-mana, sejumlah kabapaten lain sudah terjadi kebakaran lahan sehingga ini menjadi perhatian untuk Pemerintah Kabupaten Kotim lebih siaga lagi dalam pencegahan. Yaitu rutin melakukan patroli dan gencar memberikan imbauan kepada masyarakat,” ucap anggota legislatif dari Komisi III itu, Jumat (9/6/2023).

Lumban Gaol mengatakan, dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan bukan tanggung jawab pemerintah semata, tetapi diharapkan juga pihak perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Kotim turut serta dalam membantu pencegahan dengan cara tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan serta mengerahkan karyawan membantu pemadaman apabila terjadi sekitar perusahaan.

Dalam pencegahan ini juga, lanjut Lumban Gaol, pemerintah jangan hanya mengajak masyarakat tetap juga harus membekali dengan keterampilan dan peralatan pemadam, khususnya yang di perdesaan.

“Masyarakat kita perlu dibekali dalam pemadaman, khususnya di tingkat desa karena yang rawan terjadi kebakatan kebanyakan di wilayah pelosok dan itu jauh dari jangkauan. Jadi perlu pemerintah dalam hal ini pemerintah desa membuat wadah untuk masyarakat dalam pencegahan karhutla khususnya di wilayah masing-masing,” tutupnya. (sb)