Berdampak Mematikan Usaha, Warga Tolak Pembangunan Bronjong Jalan
SB, PALANGKA RAYA - Masyarakat Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau melakukan aksi penolakan terkait proyek pekerjaan bronjong yang akan dipasang di halaman atau didepan rumah yang rata-rata dijadikan sebagai tempat usaha.
Aksi penolakan tersebut diikuti puluhan masyarakat Desa Tumbang Nusa dengan membentang dan memasang spanduk penolakan pekerjaan bronjong, Senin (21/8/2023) siang di Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Jalan Trans Kalimantan, Kabupaten Pulang Pisau.
Ekong salah satu warga mengatakan, bahwa pemasangan bronjong yang bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya banjir dengan tinggi 1 meter lebih dinilai dapat mematikan usaha masyarakat yang terkena dampak pekerjaan proyek pekerjaan bronjong di Desa Tumbang Nusa.
"Dampak dari pembangunan bronjong ini kami masyarakat tidak bisa berusaha dan juga membiayai anak-anak sekolah untuk pembangunan bronjong di daerah pemukiman atau tempat usaha masyarakat ini tidak tepat dan bisa dilakukan penimbunan untuk antisipasi banjir. Kkalau seperti ini secara tidak langsung menutup usaha masyarakat karena pekerjaan warga di sini rata-rata usaha pedagang," kata Ekong.
Masyarakat meminta kepada pihak Pemerintah Daerah agar proyek dari Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Tengah harus bisa memikirkan dampak dari pekerjaan tersebut yang dialami masyarakat akan berakibat mematikan ekonomi atau usaha.
Sementara itu, Harni menjelaskan bahwa tinggi dari bronjong sudah melampaui batas hampir setinggi kepala jadi pihaknya sangat terkejut sebagai masyarakat disini. Pekerjaan atau proyek ini sangat membunuh masyarakat.
Dan dirinya memohon kepada bapak Presiden Joko Widodo memperhatikan keluhan masyarakat, karena proyek tersebut dapat mematikan usaha masyaraat di wilayah Kameluh Jalan Trans Kalimantan dengan berjualan dan rumah tertutup oleh pekerjaan bronjong tersebut.
"Kami masyarakat disini berharap lebih baik sama sekali tidak usah di bangun bronjong alangkah baiknya ditimbun dengan tanah untuk mengantisipasi terjadinya banjir dan kami mohon kepada pak Joko Widodo untuk membantu kami mencari keadilan," jelasnya.
Saat dikonfirmasi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan BPJN Kalteng Tan Maliki mengungkapkan proyek terus dikerjakan dengan desain yang sudah ada. Jika ketinggian bronjong dikurangi maka proyek tersebut tidak akan berfungsi sesuai tujuan pembangunannya.
"Untuk pekerjaan tetap akan berlanjut dan di lokasi tersebut rawan banjir jadi bronjong dibangun untuk menahan tanah dan rencana jalan juga akan ditinggikan," tutupnya. (ab/sb)
