FGD SAKIP Kerangka Kerja Logis Dalam Usaha Pengentasan Kemiskinan
SB, PALANGKA RAYA – Dalam mempersiapkan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB) dan Pembangunan Zona Integritas (ZI). Biro Organisasi bersama Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Forum Group Discussion (FGD) yang diadakan di Aula Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (14/09/23).
Kegiatan itu dipimpin oleh Yosias sebagai perwakilan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dan Bagian Organisasi Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, serta dihadiri oleh Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Alfian.
Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Yosias, mengatakan, pertemuan diadakan sebagai kesempatan untuk berkoordinasi dalam mempersiapkan evaluasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 3-4 Oktober 2023 mendatang.
“SAKIP dan RB merupakan langkah tindak lanjut dari Entry Meeting SAKIP dan RB yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2023 yang lalu,” ucapnya.
Dia menambahkan, Bagi Pemda yang telah menetapkan kemiskinan sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan dan telah menetapkan kerangka kerja logis atau Logical Framework (Logframe) dalam usaha pengentasan kemiskinan.
“Lalu, bagi Pemda yang tidak memiliki Logframe, dalam upaya pengentasan kemiskinan akan mengacu pada unit kerja yang termasuk dalam Perangkat Daerah (PD) terkait, seperti Urusan Perencanaan (Bappedalitbang), Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Sosial (Dinsos), Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Koperasi dan UKM), serta Pekerjaan Umum (Dinas PUPR),” ungkapnya.
Dia menambahkan, Ketujuh instansi sampel tersebut diminta untuk menyajikan paparan mengenai upaya pengentasan kemiskinan yang telah mereka lakukan sesuai dengan ruang lingkup dan program kerja masing-masing.
Lebih lanjut, terkait telah terlaksananya survei Budaya Kerja BerAKHLAK dan Employee Branding ASN Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk juga Kabupaten/Kota, diharapkan hasil survei ini akan berdampak positif pada ASN dalam upaya internalisasi implementasi Budaya Kerja Berakhlak. (mda/ok)
