Masalah Dana BOS, Ini Permintaan Srikandi DPRD Kalteng ke Gubernur

SB, PALANGKA RAYA - Fraksi Gerindra di DPRD Kalteng memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah provinsi, khususnya untuk segera bekerja sama dengan penegak hukum terkait temuan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) terhadap penyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Kami meminta agar Pemprov Kalteng menggandeng aparat penegak hukum, khusus yang menjadi ranah provinsi yaitu SLTA/SMK dan SLB," kata juru bicara Fraksi Gerindra di DPRD Kalteng, Kuwu Senilawati kepada awak media, Sabtu (15/6/2024).

Dirinya menerangkan, sebelumnya Fraksi Gerindra juga telah memberikan catatan tentang kondisi management Bank Kalteng yang sampai sekarang posisi Direktur masih dijabat oleh Plt Direktur dan sudah berlangsung selama 3 tahun.

"Kami juga memandang hormat kepada bapak gubernur dan wakil. Akan tetapi, kami minta agar gubernur untuk dapat hadir dalam sidang-sidang paripurna istimewa seperti pengantar nota keuangan, pertanggungjawaban kepala Daerah terhadap pelaksanaan APBD dan tidak mewakilkan kepada pihak- pihak lain," terangnya.

Lebih lanjut, menurutnya hal ini sudah disampaikan pihaknya di Pemandangan Umum Fraksi Gerindra yang di dengar serta di serahkan ke Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo beberapa waktu lalu. (sb)