Warga Pasir Putih Harapkan Pembangunan Gedung Sekolah
SB, SAMPIT - Reses hari ketiga, Jumat (4/11/2022) Dapil I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali menerima permasalahan tentang pendidikan dari masyarakat Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
"Hari terakhir reses, kami mendengar keluhan masyarakat terkait pendidikan. Yang mana disepanjang km 24 sampai km 30 yg menjadi batas wilayah Kelurahan Pasir Putih belum ada gedung sekolah. Baik itu gedung TK maupun SD," ungkap SP Lumban Gaol selaku ketua rombongan reses Dapil I DPRD Kotim.
Menurutnya Lumban, hal ini jadi beban tersendiri bagi masyarakat disekitar, dikarenakan jarak sekolah terdekat yaitu di km 35 arah Pangkalan Bun dan km 18 arah ke Sampit, atau kurang lebih berjarak 10 km dengan fasilitas angkutan umum yang tidak ada.
"Mau tidak mau, orang tua disana terpaksa menyekolahkan anak-anak mereka menggunakan sepeda motor untuk antar jemput. Sementara dijalur tersebut sangat rawan akan kecelakaan karena merupakan perlintasan padat kendaraan besar berupa truk-truk CPO," terang Anggota DPRD dari Komisi III tersebut.
Legislator dari Fraksi Demokrat ini menambahkan, atas inisiatif warga yg dikoordinir melalui Ketu RW 04, mereka mencoba mendirikan gedung TK dengan swadaya masyarakat yang terbatas dan fisik sudah hampir 80 persen. Namun ketika ingin operasional atas keterbatasan akses dan SDM, sehingga sampai sekarang mereka belum berhasil untuk mengurus perijinan dari Dinas Pendidikan.
"Dari pengakuan masyarakat ke kami, mereka sudah terlalu sering mengurus kelengkapan perijinan operasional tersebut namun tidak bisa mendapatkan jawaban jelas. Hal ini lah yg membuat kami terketuk mendatangi mereka untuk mencari akar masalah dan akan kami sampaikan pada saat penyampaian hasil reses di paripurna yang akan datang," jelas Lumban.
Lebih lanjut ia menambahkan, pihak sebagai wakil rakyat akan sangat prihatin dan siap memperjuangkan permohonan masyarakat tentang pembangunan sekolah tersebut. Karena ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak di daerah sana.
"Pasti kita perjuangkan di rapat paripurna nanti, karena ini adalah hal yang mendasar. Apalagi ini berkaitan dengan pendidikan, dan kami pun terus berupaya mendorong pemerintah daerah bisa merealisasikan ini dan paling tidak sekolah yang sudah dibangun masyarakat tersebut ada kejelasan statusnya," tegasnya. (ok)
