Pemprov Kalteng Diminta Hentikan Belanja Konsumsif Berorientasi Politisi

SB, PALANGKA RAYA - Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Okky Maulana meminta pemerintah provinsi untuk menghindari pola belanja konsumtif jangka pendek yang bersifat politis, khususnya di tengah masa kepemimpinan.

"Pemerintah daerah didorong untuk fokus pada investasi yang berkualitas guna menunjang pembangunan berkelanjutan," katanya, Senin (6/6/2025).

Dikatakannya, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 harus mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

“Pemerintah provinsi harus memastikan investasi yang berkualitas untuk pembangunan jangka menengah dan panjang, memperkuat fondasi fiskal, dan memperkecil ketergantungan pada transfer pusat,” tuturnya.

Ia menambahkan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak boleh menjadi formalitas semata, tetapi menjadi dasar yang kuat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah provinsi demi memenuhi harapan masyarakat.

Fraksi Golkar juga mengingatkan agar pembahasan Raperda ini diselaraskan dengan capaian kinerja pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam LKPj Kepala Daerah, LHP BPK RI atas LKPD, serta berbagai rekomendasi BPK terkait kepatuhan atas belanja daerah, termasuk kinerja kesiapsiagaan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan hingga Triwulan III Tahun Anggaran 2024.

“Pandangan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi tercapainya tujuan tersebut, sehingga pembangunan di Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan lebih baik dan merata di semua lini kehidupan masyarakat,” pungkasnya. (sb)