Pemko Palangka Raya Ikuti Rakor Evaluasi Karhutla Kalteng: Fokus Penguatan Sistem Pengendalian Dini
SB, PALANGKA RAYA - Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, mewakili Wali Kota Palangka Raya, menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Karhutla Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.
Rapat yang digelar pada Kamis (16/10/2025) di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, ini dipimpin langsung oleh Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung.
Dalam arahannya, Leonard menekankan pentingnya peningkatan pola penanganan karhutla sebagai langkah strategis menghadapi siklus empat tahunan, terlebih dengan potensi fenomena El Nino yang diprediksi terjadi pada tahun 2027.
“Penguatan sistem pengendalian karhutla adalah keharusan, mulai dari peringatan dini, deteksi dini, hingga pemadaman dini. Tujuannya agar karhutla tidak lagi menjadi bencana tahunan,” tegas Leonard.
Rakor ini turut dihadiri sejumlah pejabat penting tingkat nasional dan daerah, antara lain Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian LHK, Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLHK, serta Deputi Penanganan Darurat BNPB. Selain itu, rapat juga melibatkan unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, para Kepala Daerah se-Kalimantan Tengah, FKPD Kabupaten/Kota, serta berbagai instansi terkait lainnya.
Kehadiran Pj. Sekda Arbert Tombak mewakili Wali Kota Palangka Raya menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kota dalam mendukung upaya terpadu pencegahan dan penanganan karhutla, yang selama ini menjadi tantangan serius di Kalimantan Tengah.
Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota diharapkan dapat memperkuat sistem pengendalian karhutla, khususnya dalam mempercepat respons di lapangan dan meningkatkan kapasitas masyarakat serta relawan dalam menghadapi musim kemarau panjang.
Dengan potensi siklus El Nino di tahun 2027 yang dapat memicu kekeringan ekstrem, rapat koordinasi ini menandai dimulainya langkah-langkah antisipatif sejak dini. Pemerintah di semua tingkatan dituntut untuk tidak hanya bersiap secara teknis, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. (sb)
