DPRD Kalteng Dorong Pengelolaan Anggaran Efisien di Tengah Pengurangan Dana Transfer
SB, PALANGKA RAYA – Pengurangan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam menjaga stabilitas anggaran dan keberlangsungan program pembangunan.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari, menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran agar dampak pemangkasan tidak mengganggu pelayanan publik, khususnya di sektor-sektor vital.
“Ini merupakan tantangan bersama. Meskipun dana yang tersedia terbatas, kita harus memastikan penggunaannya tetap optimal dan menyasar langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Ansyari, Selasa (21/10/2025).
Ia menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan harus tetap menjadi prioritas dalam perencanaan dan realisasi anggaran. Menurutnya, kedua sektor tersebut tidak boleh terdampak penyesuaian fiskal karena menyangkut pelayanan dasar bagi masyarakat.
“Kita harus menjamin bahwa alokasi anggaran tetap difokuskan pada sektor-sektor esensial, terutama kesehatan dan pendidikan, yang langsung bersinggungan dengan kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Selain menjaga keberlangsungan belanja sosial, Ansyari juga mendorong Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan anggaran yang produktif, dengan memperkuat program-program yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan mendorong kemandirian fiskal daerah secara bertahap.
“Ke depan, kita berharap muncul lebih banyak program yang berorientasi pada peningkatan PAD. Ini penting agar kita dapat membangun kemandirian fiskal secara bertahap,” ujarnya.
Ansyari juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersinergi dan adaptif dalam menyusun strategi anggaran yang selaras dengan dinamika ekonomi nasional, tanpa mengorbankan hak-hak dasar masyarakat dalam mengakses layanan publik. (sb/*)
