Paparan Creative Financing 2026, Wali Kota Tampilkan Inovasi Pajak Digitalisasi Keuangan Daerah
SB, PALANGKA RAYA - Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengikuti sekaligus memaparkan materi terkait Creative Financing Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Jumat (17/4/2026) secara daring.
Kegiatan ini merupakan bagian dari proses penilaian dan pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah yang berprestasi dalam bidang Entrepreneur Government melalui skema pembiayaan kreatif (Creative Financing) Tahun 2026.
Dalam paparannya, Fairid menyampaikan sejumlah inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Kota Palangka Raya, mulai dari optimalisasi pajak dan retribusi daerah periode 2024–2026, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga penguatan program Corporate Social Responsibility (CSR) daerah.
Selain itu, ia juga memaparkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta penerapan kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPDBU) sebagai bagian dari strategi pembiayaan pembangunan.
Tak hanya itu, berbagai upaya digitalisasi turut menjadi sorotan, seperti pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), hingga penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan capaian opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
“ Kami berupaya memaparkan seluruh program dan inovasi yang telah dilaksanakan, serta menyajikannya secara jelas dan didukung dengan data yang akurat,” ujar Fairid.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Palangka Raya terus berkomitmen menyajikan program-program pembangunan secara transparan, terukur, dan berbasis data yang kuat.
Paparan tersebut berjalan lancar, meskipun masih terdapat beberapa data pendukung yang diminta untuk dilengkapi oleh tim penilai. Dalam kegiatan itu, Fairid turut didampingi oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. (sb/*)
