SB, PALANGKA RAYA – Sebanyak 478 pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari seluruh Indonesia mengikuti retret nasional yang digelar di Akademi Militer Magelang pada 15–19 April 2026. Agenda strategis ini difokuskan pada penyelarasan visi pembangunan nasional sekaligus penguatan integritas kepemimpinan daerah.

Kegiatan bertajuk Retret Ketua DPRD se-Indonesia tersebut menjadi ruang konsolidasi bagi para pimpinan legislatif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap program pembangunan.

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, M. Ansyari, yang hadir mewakili unsur pimpinan daerah, menilai forum ini memiliki peran krusial dalam mendorong sinergi antarlembaga legislatif di seluruh Indonesia.

Menurutnya, lembaga legislatif memiliki posisi strategis dalam memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Momentum ini sangat positif untuk memperkuat komunikasi antardaerah. Kita ingin memastikan pelaksanaan program di daerah benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya, Sabtu (18/4/2026).

Ansyari menambahkan, materi pembekalan yang mencakup wawasan kebangsaan hingga kepemimpinan dinilai memiliki nilai strategis untuk menyelaraskan implementasi kebijakan pusat di daerah. Hal ini dinilai penting guna mencegah tumpang tindih kebijakan yang berpotensi menghambat efektivitas pembangunan.

Retret ini merupakan inisiatif Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia melalui program Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD). Kegiatan tersebut dirancang sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas kepemimpinan nasional di tingkat daerah.

Gubernur Lemhannas, Ace Hasan Syadzily, menjelaskan bahwa pembekalan ini bertujuan mencetak pemimpin daerah berkarakter negarawan yang mampu mengimplementasikan visi pembangunan nasional, termasuk agenda Asta Cita, dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi yang solid antara eksekutif dan legislatif sebagai fondasi utama percepatan pembangunan daerah dan penguatan stabilitas nasional.

Melalui kegiatan ini, para pimpinan DPRD diharapkan mampu membawa semangat baru dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memperkuat sinergi lintas daerah. Dengan demikian, pelaksanaan program pembangunan dapat berlangsung lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. (*)