SB, KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas resmi mendorong penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pembentukan organisasi Asosiasi BPD Nasional (ABPEDNAS) tingkat kabupaten. Kegiatan ini dibuka oleh Staf Ahli Bupati, Salampak Haris, yang mewakili Bupati Jaya Samaya Monong, pada Senin (20/4/2026), sekaligus dirangkaikan dengan sosialisasi tata kelola sampah desa.

Dalam sambutannya, Salampak Haris menegaskan bahwa pembentukan ABPEDNAS merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi BPD sebagai mitra penting pemerintah desa. Ia menilai, keberadaan BPD tidak sekadar lembaga formal, melainkan representasi langsung aspirasi masyarakat desa.

“BPD harus semakin solid, kuat, dan mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam mengawal pembangunan desa,” ujarnya.

Menurutnya, melalui wadah ABPEDNAS, para anggota BPD dapat membangun sinergi yang lebih kuat, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta menyamakan persepsi dalam menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Tak hanya fokus pada penguatan kelembagaan, kegiatan ini juga menghadirkan sosialisasi terkait tata kelola persampahan desa. Isu tersebut dinilai sangat relevan karena berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari dan kondisi lingkungan desa.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Gunung Mas, Lurand, menyebut bahwa pembentukan ABPEDNAS menjadi momentum penting dalam mendorong kemajuan desa secara menyeluruh.

“Ini bukan sekadar pembentukan organisasi, tetapi menjadi ruang komunikasi, koordinasi, dan advokasi bagi BPD dalam mendukung pembangunan desa,” jelasnya.

Ia juga berharap, melalui sosialisasi pengelolaan sampah, akan lahir berbagai inovasi berbasis masyarakat yang tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga mampu memberikan nilai ekonomi bagi warga desa.

Kegiatan ini diikuti oleh pengurus BPD dari 114 desa di Kabupaten Gunung Mas, menunjukkan antusiasme tinggi dalam memperkuat peran dan fungsi BPD ke depan. (sb/*)