SB, SAMPIT - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan, khususnya di wilayah rawan.

Kepala BPBD Kotim, Multazam, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan internal bersama Kecamatan Teluk Sampit yang dinilai sebagai daerah berisiko tinggi.

“Per hari ini kami melakukan update, termasuk pertemuan internal dengan Kecamatan Teluk Sampit yang merupakan daerah risiko tinggi,” ujar Multazam, Senin (27/4/2026).

Ia menjelaskan, pertemuan tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparat kecamatan, perwakilan kepala desa hingga perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.

“Kami sudah berkolaborasi dengan aparat kecamatan, kepala desa, serta tiga perusahaan HTI di sana untuk membangun komitmen bersama dalam penanggulangan ancaman kebakaran,” katanya.

Selain karhutla, BPBD juga menyoroti potensi kekeringan yang dapat berdampak pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

“Kami juga menyampaikan terkait ancaman kekeringan. Mudah-mudahan bisa kita tanggulangi dengan pembuatan sumur-sumur artesis,” jelasnya.

Menurut Multazam, berdasarkan informasi dari Kepala Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, ketersediaan air tanah saat ini masih cukup baik.

“Di Ujung Pandaran, dengan kedalaman sekitar 8 meter, air sudah layak konsumsi. Tapi itu kondisi saat ini, bagaimana nanti saat musim kemarau, ini yang perlu kita antisipasi,” tuturnya.

Namun demikian, kekhawatiran justru muncul di wilayah Kecamatan Pulau Hanaut. Berdasarkan hasil pemetaan, kualitas air tanah di wilayah tersebut umumnya tidak layak konsumsi.

“Di Pulau Hanaut, hasil mapping menunjukkan rata-rata air bawah tanahnya tidak layak konsumsi. Masyarakat sangat bergantung pada air dari kawasan hutan yang ditampung melalui sekat-sekat,” ungkapnya.

Ke depan, BPBD juga akan melakukan koordinasi lanjutan dengan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, sekaligus memetakan kebutuhan pembiayaan penanggulangan bencana di tiap wilayah.

“Kami ingin operasi penanggulangan karhutla dan kekeringan ini dimulai dari tingkat bawah, dari desa, naik ke kecamatan, kemudian ke kabupaten,” tegasnya.

Langkah ini diharapkan mampu mempercepat respons serta memperkuat kesiapan daerah dalam menghadapi potensi bencana di musim kemarau mendatang. (f1/sb)