SB, PALANGKA RAYA – Di sejumlah wilayah pedalaman Kalteng, anak-anak masih harus menyeberangi sungai untuk berangkat sekolah. Di sisi lain, masih banyak desa yang kesulitan mengakses layanan kesehatan akibat kondisi jalan yang belum memadai. Potret tersebut dinilai harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan APBD 2027.

Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Maryani Sabran, menegaskan anggaran daerah harus lebih berpihak pada kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar mengejar proyek pembangunan yang kurang berdampak langsung.

"Lebih baik kita memprioritaskan apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Masih ada anak-anak yang harus menyeberang sungai untuk sekolah karena belum ada jembatan. Bahkan ada yang berangkat tanpa memakai sepatu," ujar Maryani, Jumat (31/7/2026).

Menurutnya, persoalan infrastruktur dasar di pedalaman masih menjadi tantangan besar. Jalan yang rusak, minimnya jembatan penghubung, terbatasnya penerangan, fasilitas kesehatan, hingga kebutuhan rumah layak huni menjadi masalah yang harus segera diatasi.

Maryani menilai setiap kebijakan anggaran seharusnya lahir dari kondisi nyata di lapangan. Karena itu, pemerintah daerah diminta lebih jeli menentukan skala prioritas agar manfaat APBD benar-benar dirasakan masyarakat.

"Kalau saya punya kewenangan, jalan dan jembatan pasti menjadi prioritas. Saat menyusun anggaran kita harus memakai hati, bukan hanya melihat angka. Yang paling penting adalah menjawab kebutuhan masyarakat Kalimantan Tengah," tegasnya.

Ia berharap APBD 2027 menjadi instrumen pemerataan pembangunan, terutama bagi masyarakat di wilayah pedalaman yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi akibat minimnya infrastruktur dasar. (sb/*)