seputarborneo.news@gmail.com

082253082672

RI HUT

Bupati Sambut Tim observasi KPK, Ini Agendanya

by Redaksi - Tanggal 01-03-2023,   jam 09:57:44
Bupati Lamandau Hendra Lesmana, bersama Tim Observasi KPK RI yang melakukan kunjungan di Kabupaten Lamandau, Selasa (28/2/2023). FOTO : ISTIMEWA Bupati Lamandau Hendra Lesmana, bersama Tim Observasi KPK RI yang melakukan kunjungan di Kabupaten Lamandau, Selasa (28/2/2023). FOTO : ISTIMEWA

SB, NANGA BULIK - Bupati Lamandau H Hendra Lesmana menerima kunjungan kerja tim observasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, dalam rangka melakukan Audiensi Percontohan Desa Anti Korupsi Tahun 2023 di aula Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau, Selasa (28/2/2028). 

Turut hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah, Kepala OPD terkait, Camat, Kades dan Tim Observasi KPK RI. 

Bupati Lamandau Hendra Lesmana, mengatakan ada dua desa di Kabupaten Lamandau yang akan menjadi desa percontohan desa antikorupsi, yaitu Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya dan Desa Riam Tinggi Kecamatan Delang.

Orang nomor satu di bumi Bahaum Bakuba tersebut mendukung dan menyambut baik kehadiran tim observasi calon percontohan desa anti korupsi KPK RI di Kabupaten Lamandau. 

"Program dari KPK RI ini untuk membuat role model Desa atau percontohan Desa Anti Korupsi yang nantinya akan menjadi rujukan bagi Desa-desa lainnya," ucap Bupati Hendra Lesmana 

Lanjutnya, ada dua desa di Kabupaten Lamandau yang mudah-mudahan didalam perjalanannya nanti dapat masuk sesuai kriteria sebagai desa antikorupsi, Ini menjadi trigger bagi pemerintah daerah, berkomitmen bersama untuk mendukung kaitan dengan desa yang dinominasikan mengikuti program desa antikorupsi oleh KPK RI. 

Ditempat yang sama Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Ditpermas) KPK RI, Friesmount Wongso, dalam kesempatan tersebut memaparkan terkait program desa anti korupsi.

"Dalam rangka peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, Ditpermas KPK RI memiliki program kerja yaitu program pembentukan percontohan desa anti korupsi ada di 22 desa dan 22 provinsi pada tahun 2023," tegasnya. (adm)