Ikuti Rakor Karhutla, Wagub Kalteng Dorong Pemadaman di Kawasan Hutan Dipermudah
SB, JAKARTA – Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan Penanganan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026, Selasa (15/9/2026).
Rakor yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago tersebut menjadi forum bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penanganan karhutla sekaligus menyusun langkah lanjutan menghadapi potensi kebakaran.
Dalam rakor tersebut, Edy menyampaikan kondisi yang dihadapi Kalteng di lapangan. Salah satunya terkait pemadaman kebakaran yang terjadi di kawasan hutan.
Edy mengatakan, petugas Satgas Karhutla sempat terkendala karena harus meminta izin terlebih dahulu untuk melakukan pemadaman di kawasan hutan.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena kebakaran dapat berkembang dengan cepat, terlebih ketika titik api berada di sekitar desa dan permukiman.
Karena itu, Edy mendorong Kementerian Kehutanan memberikan diskresi kepada Satgas Karhutla agar petugas dapat melakukan pemadaman secara cepat ketika kebakaran mengancam masyarakat.
“Jangan sampai ketika api sudah mengarah ke permukiman, petugas masih terkendala izin. Kita perlu kecepatan dalam menangani karhutla,” ujar Edy.
Selain persoalan pemadaman, Edy juga menyampaikan kondisi tata ruang Kalteng. Pemprov Kalteng telah memfinalisasi pengusulan kembali penyesuaian antara Areal Penggunaan Lain (APL) dan kawasan hutan.
Usulan tersebut mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan. Sejumlah wilayah telah lama dihuni masyarakat dan sebagian dimanfaatkan untuk kegiatan usaha.
Penyesuaian tata ruang diharapkan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pengembangan investasi di Kalteng.
Dalam rakor, pemerintah pusat juga menekankan pentingnya penguatan penanganan karhutla melalui koordinasi lintas sektor. Pemadaman secara masif dengan kekuatan darat menjadi prioritas, sementara operasi udara digunakan untuk mendukung penanganan sesuai kebutuhan.
Kalteng sendiri menyiapkan kekuatan sekitar 10.700 personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPB-PK, BPBD, Manggala Agni, Damkar, perangkat daerah, relawan, dan unsur lainnya.
Edy menegaskan Pemprov Kalteng siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dan memperkuat sinergi seluruh pihak.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Semua unsur harus bergerak bersama agar karhutla bisa ditangani cepat dan tidak meluas,” tegasnya.
Ia berharap hasil rakor tidak hanya menjadi evaluasi, tetapi menghasilkan langkah konkret yang dapat mempercepat penanganan karhutla di daerah, khususnya ketika kebakaran terjadi di kawasan hutan yang berdekatan dengan permukiman. (sb/*)
