Apakah Ini Penyebab Keterlambatan Pembayaran TPP

SB, SAMPIT - Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Sihol Parningotan Lumban Goal menyayangkan ada kesalahan pegawai OPD terhadap sistem pelaporan APBD yang berakibat fatal pada pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikannya saat ditemui wartawan usai mengikuti rapat, Senin (27/3/2023) pagi.

Lumban Gaol mengatakan, dirinya sangat menyayangkan kalau kebiasaan buruk ini terus dipelihara. Kondisi ini dikhawatirkan bisa membuat serapan anggaran pemerintah daerah menjadi terlambat sehingga pelayan publik juga tidak maksimal.

“Ini kelihatannya sudah terlalu sering mengota atik APBD pasca pembahasan dan pasca pengesahan. Atau bisa jadi terlalu sering menerima perintah untuk mengubah anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD),” sebut legislator Demokrat tersebut.

Ia menambahkan, masalah belum dibayarkannya Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) itu dikarenakan Kemendagri melihat ada kesalahan yang dilakukan oleh OPD yang tidak seharusnya dilakukan. Hal ini berefek pada gaji pokok honorer dan tunjangan jabatan hak – haknya belum dibayarkan. Padahal mekanisme pencairan sudah untuk penginputan data SOPD sangat paham sekali.

“Mekanisme pencairan prosesnya Pemda lewat SOPD untuk mengisi data pada aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Pelaksanaan Anggaran (SIMONIA). Data tersebut meliputi usulan persetujuan TPP selanjutnya ke Mendagri,” tuturnya.

Ia berharap dengan adanya kesalahan tersebut pejabat daerah harus mengevaluasi kembali pejabat – pejabat yang sering melakukan kesalahan yang berdampak kepada banyak orang. (f1/sb)