Kejadian Banjir Berulang Tidak Ada Keseriusan Pemerintah Pencegahan

SB, PALANGKA RAYA – Berdasaran pengamatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Tengah (Kalteng), sejumlah wilayah terjadi banjir beberapa kabupaten itu dikarenakan kurang baiknya tata kelola lingkungan.

Tidak hanya fasilitas umum dan fasilitas khusus yang terdampak banjir, area pertanian dan perumahan juga terdampak. Ribuan rumah masyarakat turut terdampak dan beberapa mengalami kerusakan fisik, khususnya yang berada di sekitaran bantaran sungai yang diakibatkan longsor dari kenaikan debit air seperti yang terjadi di Kabupaten Barito Timur. 

Dalam rilis tertulis yang dikirimkan, Direktur Walhi Kalteng, Bayu Herinata memberikan respon keras kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terkait kejadian bencana banjir yang berulang kali terjadi pada waktu yang sama dengan wilayah kabupaten/kota yang terdampak banjir sepanjang tahun 2019 sampai awal tahun 2024. Namun, sampai saat ini masih belum adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai upaya pencegahan dan mitigasi bencana.

“Hal ini tentunya sangatlah disayangkan. Kejadian banjir terus berulang kali terjadi di waktu dan lokasi kabupaten yang sama pada setiap tahunnya, namun sampai saat ini masih belum ada kebijakan serius dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana khususnya banjir,” ucapnya, Rabu (24/1/2024).

Ia mengatakan, pemerintah harusnya belajar dari kejadian-kejadian tahun sebelumnya. Dalam konteks bencana, perlu diperkuatnya mitigasi yang bukan hanya sekedar penyediaan anggaran tanggap bencana dengan membagikan sembako kepada warga yang terdampak, melainkan perlu terbentuknya kebijakan tata kelola lingkungan hidup khususnya mengenai tata kelola hutan dan lahan yang baik, yang dapat dijadikan landasan utama dalam upaya pencegahan bencana.

“Sebab, seperti yang telah kita ketahui alih fungsi hutan dan lahan menjadi faktor utama penyebab terjadinya Banjir yang terus berulang dan semakin meluas,” tegas Bayu. 

Bayu juga menambahkan pada pernyataannya, hujan yang turun saat ini menjadi pertanda buruk bahwa banjir akan segera datang, terlebih pada warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai. Bahkan di beberapa kabupaten diketahui sudah terendam banjir.

“Hal ini sejalan dengan hasil pemantauan Walhi Kalteng bahwa di beberapa kabupaten yang terdampak banjir tersebut terdapat kerusakan lingkungan yang cukup parah. Imbas dari rusaknya beberapa area serapan yang disebabkan pembukaan lahan berskala besar serta adanya aktivitas yang mengakibatkan sungai mengalami pendangkalan inilah mengakibatkan air yang tidak terserap menjadi meluap. Faktor penyebab utama inilah yang seharusnya tidak boleh luput dari perhatian pemerintah,” tambahnya.

Banjir terjadi pada awal tahun 2024 di dua Kabupaten yang berada dalam satu Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu Kabupaten Barito Selatan dan Murung Raya. Hal ini sejalan dengan hasil analisis spasial yang dilakukan oleh Walhi Kalimantan Tengah, menggunakan data tutupan lahan tahun 2022.

Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bayu, Janang Firman Palanungkai selaku Manager Advokasi, Kampanye,dan Kajian Walhi Kalimantan Tengah juga menegaskan, bahwa terkait bencana yang berulang sudah seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintah. Terutama dalam hal mitigasi bencana dan adanya upaya pemenuhan hak sosial para korban yang sudah menjadi keharusan pemerintah seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. 

“Awal tahun 2024 ini sudah seharusnya bisa menjadi momen yang menggairahkan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera berbenah dalam hal tata kelola lingkungan. Sesegera mungkin untuk melaksanakan mitigasi bencana, apalagi banjir sudah berulang terjadi di Kalimantan Tengah. Bencana yang berulang kali terjadi juga pada lokasi yang sama setiap tahunnya, dimana area tersebut merupakan daerah rawan karena kondisi wilayah dengan perubahan tutupan lahan cukup besar.  Pemerintah juga harus tegas dalam mengambil tindakan dengan segera melaksanakan audit lingkungan di Kalimantan Tengah sebagai bentuk mitigasi jangka panjang, tanpa menunggu bencana datang dulu. Karna bencana yang terjadi banyak hanya dijadikan sebagai momen untuk bagi-bagi sembako saja,” jelas Janang. (sb/*)