Fraksi Golkar Pertanyakan Realisasi Bansos UEP ke Pemprov Kalteng

SB, PALANGKA RAYA - Rumusan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) pada tahun anggaran 2023 yang harusnya menyasar pada pengentasan kemiskinan melalui Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (Bansos UEP) di pertanyakan Fraksi Golkar di DPRD Kalteng.

Menurut Ketua Juru Bicara Fraksi Golkat di DPRD Kalteng, Dra Hj Siti Nafsiah program ini sangat penting untuk meningkatkan taraf kehidupan dan penghidupan fakir miskin.

"Terlebih program Bansos UEP ini telah dianggarkan bersama- sama oleh pemerintah provinsi dan DPRD," katanya, Kamis (13/6/2024).

"Kenapa sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 tidak dapat terealisasi oleh Dinas Sosial provinsi," tambahnya.

Hal ini juga telah disampaikan pihaknya dalam pandangan fraksi yang diselenggarakan DPRD Kalteng beberapa waktu lalu.

"Alasannya karena nama-nama calon penerima Bansos UEP tersebut belum disahkan dengan Keputusan Gubernur Kalteng di akhir-akhir tahun anggaran berjalan," tuturnya.

Ia menekankan, padahal Bansos tersebut adalah betul-betul untuk menyasar para penerima manfaat pelaku usaha mikro kecil yang memiliki potensi keterampilan berusaha dan sangat membutuhkan bantuan usaha.

"Bagaimana tanggapan serta penjelasan pemerintah provinsi atas dampak ketidak terlaksana program ini terhadap para pelaku usaha mikro kecil yang sangat membutuhkannya di daerah?," tutupnya. (sb)