Ini Catatan Fraksi Golkar Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023
SB, PALANGKA RAYA - Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kalteng tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kalteng Tahun Anggaran 2023 menerima Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Akan tetapi, Fraksi tersebut juga beberapa catatan, seperti mendukung adanya pembenahan sistem layanan pajak dan retribusi daerah berbasis elektronik yang terintegrasi serta modern.
"Hal ini guna memudahkan pembayaran pajak dan retribusi daerah, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kinerja pendapatan daerah yang semakin baik," kata Juru Bicara Fraksi Golkar, Wisman, Selasa (9/7/2024).
Ia menjelaskan, APBD Kalteng adalah instrumen utama dalam rangka menumbuhkan perekonomian, memerangi kemiskinan, percepatan penurunan stunting dan menurunkan tingkat pengangguran.
"Karenanya, sangat penting bagi Pemprov Kalteng melakukan evaluasi dan kajian mendalam, guna menata kembali skala prioritas sejak dalam perencanaan, pengalokasian serta saat pelaksanaan anggaran," tuturnya.
Sebab, menurut pihaknya, agar dapat memberikan kontribusi yang nyata, bagi meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
"Agar belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta pengembangan sistem jaminan sosial," terangnya.
Selain itu, pihaknya juga mendukung peningkatan efektivitas manajemen risiko yang sistematis dan terstruktur dalam pelaksanaan anggaran, untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta memastikan anggaran digunakan sesuai dengan peruntukannya.
"Sistem pelaporan keuangan harus terus disempurnakan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas. Fraksi Partai Golkar terus mendorong penguatan kemampuan SDM yang memadai, dalam menerapkan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik," tukasnya. (sb)
