Dampak Kenaikan BBM Meluas, DPRD Kalteng Minta Pemerintah Hati-Hati Ambil Kebijakan Strategis
SB, PALANGKA RAYA - DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mengingatkan pemerintah agar lebih cermat dan berhati-hati dalam mengambil kebijakan strategis, terutama yang berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Peringatan ini mencuat seiring dampak signifikan dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang kini mulai dirasakan di berbagai sektor, khususnya sektor konstruksi dan proyek pembangunan.
Kenaikan harga BBM jenis dexlite yang cukup tajam, dari Rp14.600 menjadi Rp24.300 per liter, disebut memicu efek berantai terhadap harga barang dan jasa. Lonjakan tersebut berdampak langsung pada biaya distribusi dan operasional, terutama untuk material yang bergantung pada angkutan berbahan bakar solar.
Sejumlah harga bahan bangunan di Palangka Raya pun mengalami kenaikan. Harga semen misalnya, naik dari Rp52.000 per zak menjadi Rp58.000 per zak. Sementara itu, biaya pengangkutan tanah uruk melonjak drastis dari Rp350.000 per rit menjadi Rp500.000 per rit.
Kondisi ini dinilai dapat berdampak luas terhadap kelangsungan proyek pembangunan di daerah, termasuk potensi keterlambatan pekerjaan hingga penyesuaian anggaran.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, menyebut bahwa fenomena kenaikan harga ini tidak terlepas dari dinamika global yang memengaruhi kebijakan nasional.
“Masalah ini kan akibat dari permasalahan global, politik global kemudian berpengaruh ke negara kita,” ujar Purdiono, Selasa (28/4/2026).
Meski demikian, ia menekankan pentingnya langkah antisipatif dari pemerintah agar dampak kebijakan tidak semakin memberatkan masyarakat dan pelaku usaha di daerah.
“Pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan setiap kebijakan strategis, terutama yang berdampak luas. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha di daerah menjadi pihak yang paling dirugikan,” tegasnya.
DPRD Kalteng juga mendorong adanya solusi konkret, seperti pengendalian harga, subsidi yang tepat sasaran, serta dukungan terhadap sektor-sektor terdampak agar roda perekonomian tetap berjalan stabil.
Situasi ini menjadi pengingat bahwa kebijakan ekonomi, khususnya terkait energi, memiliki dampak langsung hingga ke level daerah dan masyarakat bawah, sehingga diperlukan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kondisi riil di lapangan. (sb/*)
