DPRD Kotim Sidak SPBU Samuda, Soroti Antrean BBM hingga Keluhan Sopir Ambulans
SB, SAMPIT - Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dari Daerah Pemilihan (Dapil) III melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU Samuda di Jalan HM Arsyad, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Senin (18/5/2026).
Sidak tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kotim, Akhyannor, dan dihadiri Wakil Ketua II DPRD Kotim Rudianur, anggota Komisi II Zainuddin, anggota Komisi I Wahito Fajriannor, serta unsur kepolisian, pihak kecamatan, Koramil Samuda dan Mako Ditpolairud Polda Kalteng.
Akhyannor mengatakan sidak dilakukan sebagai tindak lanjut atas pemberitaan dan keluhan masyarakat yang sempat viral terkait antrean panjang BBM di SPBU Samuda.
“Sidak ini menindaklanjuti pemberitaan yang viral beberapa waktu lalu,” kata Akhyannor.
Menurutnya, DPRD ingin melihat langsung kondisi di lapangan, terutama terkait antrean kendaraan yang selama ini menjadi sorotan masyarakat dan ramai diperbincangkan di media sosial. Persoalan yang menjadi perhatian meliputi keributan saat antre pengisian BBM hingga keluhan sopir ambulans yang kesulitan memperoleh bahan bakar di lokasi tersebut.
Akhyannor menyebut persoalan antrean BBM sebenarnya tidak hanya terjadi di Kotim, tetapi juga di sejumlah daerah lain. Namun kondisi di SPBU Samuda dinilai perlu mendapat perhatian serius agar tidak terus menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Kami ingin memastikan apa yang menjadi persoalan di SPBU ini dapat segera dibenahi dan diselesaikan,” ujarnya.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, antrean kendaraan di SPBU Samuda terlihat lebih tertib dan tidak sepanjang hari-hari sebelumnya.
Sementara itu, Rudianur mengungkapkan sebelumnya antrean kendaraan kerap mengular hingga keluar area SPBU dan mengganggu masyarakat yang ingin membeli BBM non subsidi.
“Biasanya antrean mobil sampai keluar area SPBU. Akhirnya masyarakat yang ingin mengisi BBM non subsidi juga kesulitan. Ini yang harus kita benahi agar tidak merugikan masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan persoalan antrean BBM tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat.
“Jangan sampai karena ulah oknum tertentu semua masyarakat ikut terkena dampaknya,” tegas Rudianur.
Di sisi lain, Manajer SPBU Samuda, Adi, menyambut baik kedatangan DPRD dan unsur terkait untuk melihat langsung kondisi di lapangan.
Menurut Adi, pihak SPBU tetap melayani masyarakat sesuai prosedur yang berlaku dan tidak melakukan pembatasan di luar aturan resmi. Ia juga memastikan stok dan kuota BBM di SPBU Samuda dalam kondisi aman serta tidak mengalami pengurangan distribusi.
“Kami membutuhkan masukan dari semua pihak agar persoalan yang terjadi bisa menjadi bahan evaluasi ke depan,” pungkasnya. (f1/sb)
