Sekda Gumas, Richard memimpin pembukaan kegiatan Sekolah Pasar Modal dalam rangka Road to Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu Tahun 2026. (FOTO:ISTIMEWA)
SB, KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mendorong aparatur sipil negara (ASN) agar semakin memahami dunia investasi yang aman dan legal. Hal itu disampaikan saat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gunung Mas, Richard, mewakili Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong, membuka kegiatan Sekolah Pasar Modal dalam rangka Road to Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu Tahun 2026.
Kegiatan yang digelar di Aula Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas, Kamis (9/7/2026), tersebut diikuti ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
Hadir dalam kegiatan itu Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah Primandanu Febriyan Aziz, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Provinsi Kalimantan Tengah Stephanus Cahyo Adiraja, perwakilan Korea Investment and Sekuritas Indonesia Riru A. Ngindra, para narasumber, serta peserta kegiatan.
Dalam sambutan Bupati Gunung Mas yang dibacakan Sekda Richard, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada OJK Kalimantan Tengah, BEI, perusahaan sekuritas, dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Kegiatan Sekolah Pasar Modal ini memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman ASN mengenai pasar modal, sehingga mampu mengelola keuangan secara lebih bijak, produktif, dan memahami berbagai instrumen investasi resmi yang aman serta diawasi oleh OJK,” ujar Richard.
Ia mengatakan, perkembangan teknologi digital telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan keuangan. Namun, kemudahan tersebut juga harus diimbangi dengan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk penipuan investasi.
“Di tengah kemajuan teknologi, kita juga menghadapi meningkatnya berbagai modus penipuan, seperti investasi ilegal, arisan daring yang tidak jelas, pinjaman online ilegal, hingga penawaran investasi tanpa izin yang memanfaatkan media sosial maupun aplikasi digital,” katanya.
Menurutnya, ASN sebagai bagian dari pelayanan publik perlu memiliki literasi keuangan yang baik agar mampu mengambil keputusan finansial secara tepat dan tidak mudah terpengaruh oleh tawaran investasi yang tidak jelas. (sb/*)