SB, SAMPIT - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memperkirakan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih akan terus meningkat seiring berlanjutnya musim kemarau. Bahkan, Juli diprediksi menjadi salah satu periode paling rawan terjadinya karhutla.

Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, mengatakan berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kondisi cuaca panas masih akan berlangsung sekitar empat hingga lima bulan ke depan. Kondisi tersebut dipastikan akan meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

"Kalau mengikuti prediksi BMKG, kondisi panas masih berlangsung sekitar empat sampai lima bulan ke depan. Artinya potensi karhutla juga semakin meningkat," ujar Multazam usai mengikuti Apel Siaga, Gelar Peralatan, dan Gladi Kesiapsiagaan Bencana Karhutla Kabupaten Kotim Tahun 2026 di halaman Stadion 29 November Sampit, Rabu (15/7/2026).

Ia mengungkapkan, hingga pertengahan Juli 2026, luas lahan yang terdampak karhutla di Kotim telah mencapai sekitar 145 hektare. Sementara itu, jumlah hotspot atau titik panas sepanjang Juli tercatat sekitar 115 titik, melampaui jumlah yang terpantau pada Januari.

Meski demikian, Multazam menegaskan bahwa data hotspot tidak selalu mencerminkan kondisi riil di lapangan, khususnya pada kebakaran lahan gambut. Menurutnya, satelit hanya mendeteksi asap di permukaan sehingga kebakaran yang masih berupa bara api di bawah tanah kerap tidak terpantau.

"Sering kali gambut terbakar di bawah, tetapi hotspot tidak terbaca. Padahal di lokasi masih terjadi kebakaran," jelasnya.

Ia mengatakan, tantangan terbesar dalam penanganan karhutla saat ini adalah kebakaran di lahan gambut yang sulit dipadamkan akibat semakin terbatasnya sumber air.

Sebagai contoh, penanganan kebakaran di wilayah Bahaur berlangsung hingga 12 hari. Petugas harus membentangkan selang sepanjang sekitar 750 meter untuk menjangkau titik api, bahkan satu unit pompa pemadam mengalami kerusakan karena bekerja tanpa henti selama proses pemadaman. "Yang paling sulit justru lahan gambut karena air untuk pemadaman sudah sangat terbatas," katanya.

Multazam berharap seluruh perusahaan pemegang konsesi di Kotim dapat meningkatkan pengamanan wilayah masing-masing agar kebakaran tidak meluas dan beban penanganan tidak sepenuhnya ditanggung pemerintah.

"Kalau seluruh perusahaan menjaga arealnya dengan baik, penanganan kita akan jauh lebih ringan," tegasnya.

Selain memperkuat kesiapsiagaan di darat, BPBD Kotim juga telah mengusulkan penempatan helikopter water bombing untuk mendukung operasi pemadaman dari udara. Namun, hingga kini usulan tersebut belum terealisasi karena prioritas operasi udara masih difokuskan di Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan hasil asesmen patroli udara. (f1/sb)