PDIP Soroti Jalan Kabupaten di Kalteng, Baru 38 Persen Mantap
SB, PALANGKA RAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti kondisi jalan kabupaten/kota yang masih jauh dari ideal.
Dari total sekitar 14.565 kilometer jalan kabupaten/kota di Kalteng, tingkat kemantapannya hingga 2025 baru mencapai 38,44 persen.
Artinya, sebagian besar jalan kabupaten/kota masih belum dalam kondisi mantap.
Sorotan itu disampaikan Fraksi PDIP dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I DPRD Kalteng, Kamis (10/9/2026) beberapa lalu. Rapat tersebut membahas Pidato Pengantar Gubernur terkait Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD 2026.
Juru Bicara Fraksi PDIP Kalteng, Ferry Khaidir, mengatakan kondisi jalan sangat menentukan pemerataan pembangunan.
“Justru karena wilayah kita luas, kebijakan pembangunan harus semakin kuat memastikan konektivitas antardaerah,” kata Ferry.
Menurutnya, jalan bukan hanya soal infrastruktur. Kondisi jalan juga langsung memengaruhi kehidupan masyarakat.
Jalan yang rusak atau belum layak membuat biaya transportasi meningkat. Distribusi hasil pertanian ikut terhambat. Akses masyarakat menuju sekolah dan fasilitas kesehatan juga menjadi lebih sulit.
“Bagaimana kita dapat berbicara tentang pertumbuhan ekonomi apabila jalan yang menjadi urat nadi distribusi barang dan mobilitas masyarakat masih belum dikatakan layak?” tegasnya.
Ferry mengatakan persoalan ini harus menjadi perhatian karena Kalteng memiliki wilayah yang sangat luas.
Kondisi jalan yang tidak merata juga dapat memperlebar kesenjangan antara wilayah perkotaan dan daerah pedalaman, pesisir, perbatasan hingga kawasan terpencil.
Karena itu, Fraksi PDIP meminta pembangunan jalan tidak hanya berdasarkan pemerataan anggaran, tetapi juga berdasarkan tingkat kebutuhan.
“Pembangunan harus diarahkan kepada wilayah yang paling tertinggal, paling sulit diakses, dan paling besar dampak sosial ekonominya,” ujarnya.
Fraksi PDIP juga mendorong Pemprov Kalteng bersama pemerintah kabupaten/kota membuat peta prioritas pembangunan jalan.
Menurut Ferry, prioritas tersebut harus jelas dan terukur agar anggaran benar-benar digunakan untuk membuka akses wilayah yang masih terisolasi.
Sementara itu, berdasarkan data Pemprov Kalteng, kemantapan jalan provinsi hingga 2025 sudah mencapai 87,33 persen.
Perbedaan capaian tersebut menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah pada jaringan jalan kabupaten/kota.
“Jangan sampai masyarakat di daerah yang sulit akses justru semakin tertinggal karena persoalan infrastruktur,” pungkas Ferry. (sb/*)
