Pemuda Gelar Aksi, Desak Menteri Kehutanan Dicopot Tak Mampu Tangani Karhutla
SB, PALANGKA RAYA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang di Kalimantan Tengah (Kalteng) memicu kekecewaan sekelompok pemuda. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan sebuah hotel di Palangka Raya yang diinformasikan menjadi tempat menginap Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, untuk menyuarakan tuntutan evaluasi serius terhadap penanganan karhutla, Senin malam (12/10/2026).
Dalam aksi tersebut, Afan Safrian bersama massa menyampaikan kritik terhadap pemerintah pusat yang dinilai belum menghadirkan solusi konkret atas persoalan kebakaran hutan dan lahan di Kalteng. Mereka menilai masyarakat masih harus menghadapi ancaman kebakaran dan kabut asap yang berdampak pada kehidupan sehari-hari.
Melalui orasi menggunakan pengeras suara, massa secara tegas mendesak Raja Juli Antoni dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Kehutanan. Desakan itu dilatarbelakangi kekecewaan terhadap langkah penanganan karhutla yang menurut mereka belum memberikan hasil sesuai harapan masyarakat.
“Kami mendesak Menteri Kehutanan dicopot karena penanganan karhutla di Kalimantan Tengah belum menunjukkan solusi nyata yang benar-benar dirasakan masyarakat,” demikian tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut.
Selain menuntut pencopotan menteri, massa juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat dalam mengalokasikan anggaran penanggulangan karhutla. Mereka menilai dukungan anggaran yang tersedia belum memadai untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang.
Afan Safrian bersama para pengunjuk rasa meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika api sudah membesar, tetapi juga memperkuat pencegahan, pengawasan kawasan rawan kebakaran, serta langkah perlindungan bagi masyarakat terdampak.
Menurut massa, persoalan karhutla membutuhkan penanganan menyeluruh dan berkelanjutan. Tanpa evaluasi kebijakan dan langkah konkret, mereka khawatir masyarakat Kalteng akan terus menghadapi persoalan serupa setiap kali musim kebakaran tiba.
Aksi tersebut berlangsung tanpa pemberitahuan formal sebelumnya. Massa menyebut langkah itu dilakukan karena mereka merasa kesulitan memperoleh ruang dialog resmi untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Menteri Kehutanan.
“Kami ingin aspirasi ini didengar pemerintah pusat. Persoalan karhutla di Kalteng harus ditangani secara serius, bukan dibiarkan terus berulang,” menjadi pesan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Massa juga menyatakan akan terus memantau perkembangan penanganan karhutla dan berencana kembali menyampaikan tuntutan apabila aspirasi mereka belum mendapat perhatian.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengenai tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Aksi ini menjadi bentuk desakan masyarakat agar pemerintah pusat mengevaluasi penanganan karhutla di Kalteng, sekaligus memperkuat langkah pencegahan dan perlindungan lingkungan demi mengurangi dampak kebakaran terhadap masyarakat. (sb/*)
