Koordinasi dan Sinergi Jelang HBKN Ramadan Idul Fitri 1444H
SB, PALANGKA RAYA - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan High Level Meeting (HLM) dalam rangka koordinasi dan sinergi terkait perkembangan inflasi dan digitalisasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN Ramadan dan Idul Fitri 1444H. Kegiatan itu dilakukan di Aula Jayang Tingan kantor Gubernur Kalteng Rabu, (15/03/2023)
Berdasarkan hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah, inflasi gabungan Kalteng pada Februari 2023 tercatat 0,10% (mtm) menunjukan penurunan dibandingkan Januari 2023 yang sebesar 0,13% (mtm). Tingkat inflasi ini lebih tinggi dibandingkan Februari 2022 yang deflasi 0,01% (mtm) menunjukan adanya tekanan yang meningkat seiring pencabutan PPKM.
Inflasi periode Februari 2023 utamanya didorong oleh kenaikan harga beras seiring belum masuknya masa panen raya dan cuaca ekstrem yang mengganggu produksi padi. Selain itu, rokok kretek filter juga menjadi pendorong inflasi seiring kebijakan kenaikan cukai rokok oleh Pemerintah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimatan Tengah, Taufik Saleh menyampaikan, kondisi global, nasional, maupun regional Kalteng saat ini masih menghadapi beberapa tantangan inflasi. Dari sisi global, fragmentasi geopolitik yang terjadi akibat Perang Rusia Ukraina masih mendorong tingginya harga-harga komoditas.
“Tekanan inflasi global juga mendorong kebijakan moneter ketat di berbagai negara salah satunya tercermin dari kebijakan The Fed yang telah menaikan suku bunga sebanyak 8 kali sejak Maret 2022. Dari sisi nasional, mulai masuknya tahun politik diprakirakan berpotensi mendorong penguatan permintaan masyarakat,” kata Taufik.
Dia menyebut, Potensi terjadinya kekeringan (El Nino) di Indonesia juga perlu menjadi perhatian dalam mengatasi tekanan inflasi bahan makanan. Dari sisi regional, produktivitas pertanian yang masih tergolong rendah, ketergantungan daerah lain, infrastruktur dan distribusi, serta ongkos angkut masih menjadi tantangan inflasi yang perlu menjadi perhatian TPID Prov. Kalteng.
“Yang perlu didorong yakni peningkatan produktifitas pertanian beras melalui penanaman IR-42 (Karau Unggul) melalui pendirian klaster IR-42 dan cabai. Perluasan KAD untuk komoditas seperti telur ayam, cabai, dan bawang merah dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah juga dapat dilakukan,”ungkapnya.
Taufik menambahkan, Penyelenggaraan pasar murah secara intensif, pembentukan tim cepat tanggap, maupun alternatif pemberian subsidi ongkos angkut dapat menjadi beberapa strategi dalam menjaga keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri. (mda/ok)
