PSI Kalteng Siap Kawal Kebijakan Pemerintah Masalah Agraria
SB, PALANGKA RAYA - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (23/3/2023) menggelar acara silaturahmi dan berbincang santai bersama Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni, yang juga menjabat Sekretaris Dewan Pembina PSI, bertempat Ballroom Hotel Aquarius Kota Palangka Raya.
Raja Juli Antoni secara khusus dalam paparannya menyampaikan terobosan dan program Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan sengkarut permasalahan agraria, serta memperluas ruang partisipasi publik.
Dimana menurutnya, Kementerian ATR BPN meningkatkan fungsi kanal-kanal atau saluran aspirasi langsung dari masayarakat, baik melalui saluran langsung aplikasi Lapor dan juga layanan Whatsapp kementrian ATR BPN, dikatakan meskipun awalnya kewalahan pihaknya terus memperbaikan.
Wakil Menteri dari PSI tersebut mengatakan, bahwa penyelesaian pengaduan di tingkat wilayah menjadi bahan evaluasi kinerja internal kementerian termasuk promosi maupun mutasi. Program Kementerian ATR/BPN yang tidak kalah penting adalah sertifikasi Rumah Ibadah dan layanan keagamaan lainnya.
“Kami memperjuangan dan memastikan legalitas tanah, bangunan dan tanah dimana nama Tuhan disebut dan diagungkan harus ada kepastian dalam bentuk sertifikat. Baik masjid, pondok pesantren, gereja, vihara, pura dan yang lainnya kita dorong agar memiliki kapastian legalitasnya,” sebutnya.
Sementara ditempat yang sama, Ketua DPW PSI Kalteng, Pancani Gandrung menerengkan, selain menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran para pihak, dia juga menegaskan, PSI siap mengawal kebijakan pemerintah, salah satunya pada persoalan pertanahan yang ada di masyarakat.
“Kami dari PSI selalu hadir dan benar-benar kerja untuk rakyat masyarakat Kalimantan Tengah. Jadi kami siap mengawal permasalahan yang terjadi di wilayah Kalteng ini termasuk permasalahan agrarian,” tegasnya.
Reno Rahman selaku Ketua Harian DPW PSI Kalteng menambahkan peryataan Ketua DPW SPI Kalteng, pertemuan tersebut adalah ajang silaturahmi juga merupakan tempat untuk menyerap aspirasi terkait persoalan pertanahan secara umum maupun dari warga yang terdampak oleh mafia tanah.
"Melalui acara ini, PSI mencoba menjembantani warga dalam menyampaikan aspirasi langsung ke Wakil Menteri ATR BPN terkait permasalahan pertanahan di Kota Palangka Raya dan input dari praktisi Hukum yang telah melakukan advokasi beberapa konflik agraria yang terjadi,” jelasnya.
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh pengurus dan kader PSI, baik dari tingkat wilayah maupun pimpinan kabupaten/kota, tokoh masyarakat dan agama, tokoh organisasi kemasyarakatan, tokoh pemuda dan warga koban mafia tanah terlebih dahulu berbuka bersama.
Juga hadir dalam pertemuan perwakilan pondok pesantren, aktivis NU, Angkatan Muda Muhammadiyah, pengurus sinode GKE, tokoh pemuda dan perempuan.
Selain sambutan oleh DPW PSI KALTENG dan paparan Raja Juli Antoni Wamen ATR/BPN acara dikemas dalam bentuk bincang santai dialog dengan peserta yang hadir dipandu oleh Kisno Hadi Sekretaris DPW PSI Kalteng. Hadir juga sebagai nara sumber Ketua Satgas Anti Mafia Tanah Kalteng Watch Ir Men Gumpul yang menyororoti persoalan administrasi pertanahan yang buruk dan Praktisi hukum Fidelis Harefa SH MH menyampaikan perspektif hukum konflik agraria di Kalteng khususnya Kota Palangka Raya.
Kehadiran Raja Juli Antoni ke Palangka Raya dalam rangka mendampingi kunjungan Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto melakukan kunjungan kerja ke Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. (*)
