Pembayaran TPP Telat Karena Pemerintah Kurang Jelas Mengelola APBD
SB, SAMPIT - Ketua Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur, Sihol Parningotan Lumban Gaol menyebutkan bahwa TPP telat dibayarkan karena program kerja dari Pemerintah Daerah yang kurang jelas dalam mengelola APBD.
"Program kerja pemerintah kita saat ini saya lihat kurang jelas dan cermat, terutama dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran. Hal tersebut lah yang membuat pembayaran dari TPP menjadi terlambat atau ditunda," kata SP Lumban Gaol, Kamis (14/12/2023).
Dirinya mengatakan, hal tersebut terlihat dari banyakya belanja wajib yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu dan program kegiatan tersebut biasanya dadakan atau tidak terencana matang serta ada beberapa kegiatan yang tidak muncul saat pembahasan komisi.
"Jadi saya tidak heran lagi bila mendengar banyakya keluhan masyarakat khususnya para pegawai pemerintah daerah terkait TPP, karena ada kegiatan yang tidak muncul saat pembahasan komisi DPRD bersama tim anggaran yang ada di eksekutif," ucapnya.
Saat ini masih ada pembayaran TPP yang tidak teratur bahkan ada yang tidak terbayar full sampai habisnya anggaran tahun 2023. Tidak hanya TPP saja, hal serupa juga ikut dirasakan oleh tenaga kontrak yang berada dilingkup Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur.
Gaol menyebutkan semua didasari tidak adanya niat yang baik dari pemerintah untuk melakukanya dengan hati yang ikhlas dan menganggap hal itu biasa-biasa saja. Padahal mereka sangat mengharapkan itu untuk melanjutkan kebutuhan hidupnya. (f2/sb)
