Lewati ke konten utama
Pemkab Kotawaringin Timur

Sinergitas Pemkab Kotim dan Hiswana Migas Sampit Cukup Baik

Redaksi 22-04-2024, 05:40 WIB 1 menit baca
Foto bersama Bupati Kotim, H Halikinnor usai menghadiri pertemuan dengan PT Hiswana Migas Sampit. (FOTO:ABU)
Foto bersama Bupati Kotim, H Halikinnor usai menghadiri pertemuan dengan PT Hiswana Migas Sampit. (FOTO:ABU)

SB, SAMPIT - Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), H Halikinnor menyampaikan bahwa sinergitas Pemkab Kotim dan Hiswana Migas Sampit sejauh ini sudah berjalan dengan cukup baik.

"Masih ada pekerjaan rumah Hiswana Migas Sampit dan Pemerintah Kotim yang perlu menjadi prioritas penyelesian tahun 2024. Terutama sektor perekonomian, ketersediaan BBM dan Gas harus signifikan karena berpengaruh dengan kegiatan perekonomian masyarakat," terang Halikinnor, Senin (22/4/2024).

Ia menjelaskan, ketersediaan LPG 3kg, het dan kelancaran distribusinya menjadi parameter ukur dalam pengendalian infasi di Kotim. Pada Maret 2024, kelompok Bahan Bakar Rumah Tangga memberikan andil/sumbangan inflasi year on year sebesar 0,03 persen.

"Sampai tahun ini juga masih belum selesai proses konversi minyak tanah ke LPG 3 kilogram di 6 kecamatan yang ada di Kotim," ujar Bupati.

Selain itu, distribusi pangkalan serta harga diatas het juga terus menjadi permasalahan dari tahun ke tahun diharapkan menjadi prioritas dari Pertamina dan Hiswana Migas Sampit untuk dikendalikan selaku induk dari agen dan pangkalan.

Pihaknya terus berkomitmen untuk mendukung Pertamina sebagai operator penyalur Migas dalam melaksanakan kebijakan distribusi migas dari pemerintah pusat. baik pelaksanaan BBM 1 harga melalui SPBU 1 harga, pembangunan pertashop di seluruh pelosok serta kegiatan Pertamina lainnya. 

"Kedepan diharapkan sinergitas Pemkab Kotim, Hiswana Migas dan PT Pertamina (Persero) akan semakin baik. Karena potensi permasalahan pasti akan terus bertambah seperti masalah distribusi, spekulan pelansir dan juga potensi perubahan harga BBM," ucapnya.

Halikinnor juga mengingatkan, untuk tahun ini masih tersisa agenda Pilkada tingkat Provinsi dan Kabupaten, agar menjadi perhatian jangan sampai ketersediaan BBM dan gas menjadi komoditi politik praktis yang pada akhirnya akan memperkeruh suasana Kantibmas. (f1/sb)

Berita Terkait

Ruang Iklan Leaderboard