Pembukaan 10 Ribu Hektare Lahan Harus Segara Direalisasikan
SB, PALANGKA RAYA - Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan meminta pemerintah kota nantinya agar dapat benar-benar merealisasikan pembukaan 10.000 hektare lahan pertanian di daerah ini.
"Ini berdasarkan hasil rapat paripurna ke-10 masa persidangan I tahun sidang 2024/2025 DPRD Kota Palangka Raya. Dalam rapat tersebut, salah satu poin pembahasan adalah terkait rancangan peraturan daerah tentang pertanian," katanya, Selasa (29/10/2024).
Dia menekankan, bahwa pemerintah kota dalam hal ini jangan hanya mengajukan raperda saja tetapi harus diiringi dengan langkah konkret dari pemerintah.
Bahkan ia juga meminta kepada pemerintah agar tidak menyerahkan sepenuhnya pelaksanaannya kepada petani dalam membuka 10.000 hektare lahan yang direncanakan untuk penanaman padi tersebut.
"Itu solusi untuk membuka ini bagaimana? Karena kalau diserahkan ke petani untuk membuka lahan seluas itu tentu akan sulit, karena saya kebetulan pegiat petani, jadi saya juga memahami kondisi tersebut," ucapnya.
Hatir juga mengungkapkan bahwa dalam membuka lahan dalam skala besar akan sangat sulit bagi petani jika dilakukan secara mandiri tanpa dukungan alat dan fasilitas yang memadai.
Untuk itu perlu adanya keterlibatan pemerintah kota dalam membantu para petani sehingga program ini dapat segera berjalan dan ketahanan pangan di Kota Palangka Raya dapat segera terwujud.
"Kita selama ini membuka lahan juga 1 hektar, 2 hektar itu menggunakan alat berat Kalau ini nanti tidak difasilitasi, saya takutnya sekedar angan-angan saja," ujarnya.
Politisi partai Demokrat ini juga mengungkapkan bahwa rencana pembukaan lahan pertanian seluas 10.000 hektare ini jika benar-benar terealisasi, akan memberikan dampak besar bagi ketahanan pangan di Kota Palangka Raya.
Ia optimis bahwa hasil produksi dari lahan tersebut tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan lokal, namun bahkan bisa menjadi surplus yang dapat didistribusikan ke daerah lain.
Untuk itu Hatir berharap agar rancangan peraturan daerah ini dapat menjadi langkah awal bagi pemerintah untuk menciptakan kemandirian pangan di Palangka Raya.
"Saya kira di APBD yang akan datang ini juga harus ada kelihatan usaha-usaha itu, misalnya pengadaan alat berat di setiap kecamatan atau mungkin dibantu untuk membuka lahan itu dengan menyiapkan alat berat di dinas pertanian, mungkin beberapa unit," pungkasnya. (sb)
