Semua OPD Ditekankan Dapat Tekan Angka Inflasi di Kalteng
SB, PALANGKA RAYA - Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara virtual bersama Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian pada Senin (6/1/2025). Rapat ini dilakukan di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng).
Dalam arahannya, Tito Karnavian menyampaikan bahwa inflasi mengalami kenaikan dari 0,3% (November 2024) ke 0,44% (Desember 2024) dalam perbandingan Month-to-Month. Penyumbang terbesar untuk inflasi ini adalah sektor makanan, minuman, dan tembakau yang naik 1,33%.
Tito menjelaskan bahwa kenaikan ini dipicu oleh tingginya permintaan selama perayaan Natal dan Tahun Baru.
“Meski demikian, inflasi Year-on-Year hanya meningkat sedikit, dari 1,55% menjadi 1,57%, yang masih berada dalam target inflasi pemerintah pusat antara 1,5% - 3,5%, sehingga tidak memberatkan masyarakat,” terangnya.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, melaporkan bahwa pada minggu pertama Januari 2025, 36 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara satu provinsi mengalami penurunan, dan satu provinsi lainnya relatif stabil.
“Komoditas yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kenaikan IPH adalah cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Harga cabai merah tercatat naik sebesar 32,52%, telur ayam ras naik 3,78%, daging ayam ras naik 2,50%, dan cabai rawit naik 29,12%,” jelasnya.
Setelah mengikuti rakor, Yuas Elko meminta agar seluruh Perangkat Daerah di Kalteng terus melakukan evaluasi dan perbaikan untuk menjaga kestabilan inflasi di provinsi tersebut. Ia berharap agar program-program pengendalian inflasi, seperti pasar murah dan pasar penyeimbang, terus berlanjut pada tahun 2025.
Rakor ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat dan instansi terkait, termasuk Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, dan perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. (sb)
