Gubernur Hantikan Angkutan Kayu Log, Batu Bara dan CPO Lewat Jalan Negara
SB, PALANGKA RAYA - Pemprov Kalteng telah menggelar Rapat Koordinasi terkait kerusakan jalan dan ancaman bencana alam di wilayahnya, khususnya di Ruas Jalan Bukit Liti - Bawan - Kuala Kurun yang rusak parah, serta penanganan longsor dan banjir.
Rapat ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah daerah dan dibuka oleh Wakil Gubernur H Edy Pratowo. Dalam rapat tersebut, Edy menekankan pentingnya kerjasama antara Pemprov, Forkopimda Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten untuk mengatasi masalah ini.
Gubernur H Sugianto Sabran juga mengeluarkan sejumlah kebijakan, antara lain larangan angkutan batu bara, kayu dan CPO lewat jalan tersebut.
Ia menegaskan pentingnya kesadaran bersama untuk menjaga infrastruktur agar anggaran yang digelontorkan tidak sia-sia. Selain itu, Gubernur meminta pengusaha menggunakan kendaraan dengan plat KH untuk menjaga ketertiban.
"Begitu juga dengan angkutan kayu, saya minta di stop juga untuk lewat jalur Provinsi. Untuk CPO, angkutan di atas delapan ton dilarang lewat juga, formulasi ketentuannya sedang kita siapkan,” tegasnya.
Dalam menghadapi ancaman bencana alam akibat curah hujan tinggi, pemerintah juga akan terus memantau dan mengantisipasi kemungkinan bencana longsor dan banjir, terutama di daerah yang rawan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga ketahanan pangan dan daya beli di tengah inflasi yang sedang terjadi.
Banjir masih terjadi di beberapa kabupaten pada akhir Januari 2025, dengan kerusakan jalan yang cukup signifikan, termasuk di Ruas Jalan Bukit Liti - Bawan dan Bawan - Kuala Kurun yang terputus di beberapa titik.
Pemerintah Kalteng juga terus berupaya agar Food Estate di daerah tersebut tetap berjalan lancar tanpa terganggu oleh bencana alam.
“Sektor usaha juga harus tumbuh dan berkembang dengan baik, tapi perlu kebersamaan dan saling dukung, salah satunya dengan menciptakan suasana yang nyaman bagi seluruh masyarakat,” ucap Sugianto.
Kegiatan ini menunjukkan upaya koordinasi yang serius antara berbagai pihak untuk memperbaiki infrastruktur dan menanggulangi bencana alam di Kalteng. (sb/*)