DPRD Kalteng Bahas Raperda Hak Keuangan

SB, PALANGKA RAYA — DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025 pada Rabu (18/6/2025).

Agenda utama dalam rapat ini adalah menyampaikan tanggapan atas pendapat Gubernur Kalteng terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD.

Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong, menyampaikan bahwa usulan Raperda tersebut bukan untuk menentukan besaran nilai secara sepihak oleh legislatif, melainkan merupakan bagian dari mekanisme regulasi yang juga melibatkan pemerintah pusat.

“Karena tidak hanya kita mengusulkan, oleh sebab itu DPRD tidak punya hak untuk menentukan nilai. Lembaga yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang akan menentukan nilai itu bisa bertambah atau tetap,” jelas Arton usai memimpin jalannya rapat paripurna.

Menariknya, Arton secara terbuka mengungkapkan nominal gaji dan tunjangan yang ia terima saat ini, yang menurutnya masih jauh dari angka yang dianggap ideal untuk posisi pimpinan legislatif.

“Ya seperti punya sayakan cuma 21 juta, gaji dan tunjangan,” ujar Arton kepada awak media.

Pernyataan tersebut mencuat di tengah pembahasan serius mengenai penyesuaian hak keuangan bagi para wakil rakyat. Arton juga menegaskan bahwa hingga kini DPRD Kalteng masih mengacu pada aturan yang berlaku sejak tujuh tahun lalu.

“Tetapi prinsipnya kami sampai sekarang masih menggunakan Perda Nomor 4 Tahun 2017,” ucapnya.

Ia pun berharap proses pembahasan dan pengesahan Raperda ini bisa rampung dalam waktu dekat agar memberikan kepastian hukum dan operasional bagi DPRD.

“Ya mudah-mudahan Agustus, September mudah-mudahan bisa selesai,” pungkasnya. (sb)