Program 10.000 Kuliah Gratis di Kalteng Dapat Dukungan 32 Perguruan Tinggi
SB, PALANGKA RAYA – Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia terus menunjukkan hasil positif. Program unggulan 10.000 Kuliah Gratis, yang digagas oleh Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran, kini telah mendapat dukungan luas dari 32 perguruan tinggi di seluruh Kalimantan Tengah.
Awalnya, program ini hanya dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR). Namun seiring waktu, semangat kolaborasi dari berbagai perguruan tinggi lainnya mendorong ekspansi program ini secara signifikan.
Program ini sejalan dengan visi besar Gubernur, yaitu menciptakan “Satu Keluarga Satu Sarjana”, guna meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Kalimantan Tengah.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, menyampaikan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada sinergi semua pihak. Hal tersebut disampaikannya saat mewakili Gubernur dalam sambutan di Kampus 2 UMPR.
“Awalnya hanya di UMPR, namun kini telah didukung oleh total 32 perguruan tinggi se-Kalteng. Ini menunjukkan besarnya dukungan terhadap program Bapak Gubernur untuk menciptakan satu keluarga satu sarjana. Dan ini tentu membutuhkan kerja sama dan sinergi berkelanjutan,” ujar Reza.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Wamendiktisaintek RI), Fauzan, turut mengapresiasi inisiatif ini.
Ia menyebut langkah Kalimantan Tengah sebagai bentuk nyata kebijakan pendidikan yang berpihak pada rakyat.
“Kementerian mengusung kebijakan Diktisaintek Berdampak, yaitu mendorong perguruan tinggi untuk mengeksplorasi potensi masing-masing dan menggunakannya sebesar-besarnya demi kepentingan masyarakat,” jelas Fauzan.
Ia menambahkan bahwa seluruh kebijakan pendidikan tinggi nasional diarahkan untuk menciptakan dampak langsung bagi masyarakat dan lingkungan sekitar kampus.
“Mulai dari beasiswa berdampak hingga pengabdian masyarakat berdampak, semuanya harus terasa manfaatnya bagi warga sekitar kampus. Kampus tidak hanya menjadi tempat belajar, tapi juga agen perubahan sosial di wilayahnya,” tegasnya.
Langkah progresif Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendorong pendidikan tinggi inklusif ini diharapkan dapat menjadi model inspiratif bagi daerah lain di Indonesia dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. (sb/*)
