Gubernur Kalteng Kecewa, Rapat Optimalisasi PAD Batal Karena Rendahnya Kehadiran Kepala Daerah
SB, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, menyampaikan kekecewaannya atas rendahnya tingkat kehadiran kepala daerah dalam Rapat Kerja Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam, 12 Juli 2025, di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng.
Dari undangan yang telah disebarkan kepada seluruh bupati dan wali kota di Kalimantan Tengah, hanya tujuh kepala daerah yang mengonfirmasi kehadiran, yakni Bupati Katingan, Bupati Gunung Mas, Bupati Barito Selatan, Bupati Barito Timur, Bupati Murung Raya, Bupati Kapuas, serta Wali Kota Palangka Raya. Karena rendahnya partisipasi, rapat koordinasi tersebut terpaksa dibatalkan.
“Peningkatan PAD adalah tanggung jawab bersama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Tanpa komitmen yang sama, sulit bagi kita untuk mencari peluang baru dan mewujudkan program pembangunan yang berkelanjutan,” tegas Gubernur Agustiar Sabran, usai memimpin Upacara Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78 Tingkat Provinsi Kalteng, Sabtu pagi (12/07/2025) di halaman Kantor Gubernur.
Kekecewaan serupa juga disampaikan Gubernur saat memimpin upacara tersebut. Ia menyayangkan minimnya kehadiran para kepala daerah yang seharusnya turut mendampingi peserta dari wilayah masing-masing.
Menurutnya, kehadiran kepala daerah sangat penting sebagai bentuk dukungan nyata terhadap sektor koperasi dan pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
“Ini momentum penting. Bukan hanya seremoni, tapi bagian dari upaya konkret kita dalam memperkuat koperasi dan UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat. Ketidakhadiran kepala daerah tentu sangat disayangkan,” ujar Gubernur.
Upacara peringatan Harkopnas ke-78 tersebut diawali dengan parade dari berbagai koperasi dan pelaku UMKM se-Kalteng, yang memperlihatkan semangat tinggi dan antusiasme dari pelaku ekonomi lokal.
Gubernur kembali menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.
Ia mengingatkan bahwa peningkatan PAD bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif dalam pembangunan daerah.
“Jika kita tidak kompak dan tidak serius dalam mengelola dan meningkatkan PAD, maka kita akan tertinggal. Ini bukan sekadar agenda kerja, tapi langkah nyata menuju kemajuan bersama,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi lintas pemerintahan daerah demi kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kalteng. (sb/*)
