Pemkab Kapuas Gelar Rakor Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025
SB, KUALA KAPUAS– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025 pada Selasa (19/8/2025) di Aula Bapperida Kapuas, Jalan Tambun Bungai, Kuala Kapuas.
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas Dr. Usis I Sangkai, Asisten I Setda Kapuas, para camat, kepala perangkat daerah terkait, serta sejumlah undangan lainnya.
"Rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat komitmen bersama dalam menekan angka stunting di Kabupaten Kapuas. Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Kapuas menegaskan komitmennya untuk terus menekan angka stunting hingga mencapai target nasional, dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, stakeholder, serta masyarakat secara luas," kata Usis I. Sungkai saat diwawancarai.
Usis menyampaikan rapat ini melibatkan para camat dan kepala dinas/OPD terkait penanganan stunting. Menurutnya, upaya penurunan stunting di Tahun 2025 akan difokuskan pada perubahan perilaku masyarakat.
"Ada beberapa langkah yang akan kita laksanakan, seperti pencegahan pernikahan dini di bawah 18 tahun, mendorong pola hidup bersih, serta mengubah kebiasaan masyarakat yang buang air besar sembarangan," jelasnya.
"Ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang atau kelompok, melainkan harus menjadi gerakan bersama mulai dari bupati hingga seluruh jajaran kecamatan. Bahkan, kita juga melibatkan Kementerian Agama untuk menyosialisasikan kepada masyarakat agar tidak menikah di bawah umur," lanjutnya.
Sekda berharap angka stunting di Kapuas, yang saat ini berada di posisi 22,3 persen, dapat turun secara bertahap.
Sementara Ahmad M. Saribi menjelaskan hasil evaluasi Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, di mana angka stunting di Kabupaten Kapuas tercatat 22,5 persen, meningkat cukup signifikan dibanding tahun 2023 yang berada di angka 16,2 persen.
"Kenaikan ini menjadi bahan evaluasi bersama. Dari hasil rapat, disepakati penekanan pilar stunting dari 5 menjadi 6 pilar utama.
Lanjutnya, selain itu, indikator kinerja yang semula berjumlah 64 kini dipadatkan menjadi 31 indikator agar lebih fokus. Selanjutnya, progres akan bedah bersama dengan melibatkan seluruh stakeholder, OPD, kepala puskesmas, hingga KPM yang dikelola oleh Dinas PMD.
"Dari 31 indikator tersebut, salah satunya terkait cakupan imunisasi yang saat ini sudah mencapai 80–90 persen di bawah koordinasi Dinas Kesehatan," tutupnya.
Terpisah Kepala Dinas DP3AP2KB, Tri Setyautami, menambahkan bahwa persoalan stunting bukan hanya masalah fisik, melainkan juga pola pikir dan pola asuh.
"Banyak kasus bukan karena ketidakmampuan, tetapi pola pikir. Misalnya masih adanya pernikahan anak, orang tua yang enggan membawa balita ke posyandu untuk penimbangan rutin, serta penolakan imunisasi dengan berbagai alasan. Faktor-faktor inilah yang nanti akan kita benahi pada rapat selanjutnya," tandasnya. (f4/SB)
