Musrenbang Mentawa Baru Ketapang Tampung 480 Usulan, Infrastruktur Masih Dominan
SB, SAMPIT – Kecamatan Mentawa Baru Ketapang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan ini menghasilkan sebanyak 480 usulan yang masuk melalui sistem STPD, dengan mayoritas usulan berkaitan dengan sektor infrastruktur.
Camat Mentawa Baru Ketapang, Irpansyah, menyampaikan bahwa sekitar 80 persen usulan didominasi oleh pembangunan jalan, drainase, dan jembatan.
“Dari 480 usulan yang masuk, paling dominan adalah infrastruktur jalan, drainase, dan jembatan. Hampir mencapai 80 persen,” ujarnya, Kamis (5/2/2026).
Ia menyoroti kondisi sejumlah jembatan tua yang dinilai sudah sangat mendesak untuk diperbaiki. Salah satunya adalah jembatan di Desa Batangkang yang menghubungkan Desa Telaga Baru dengan Desa Pelangsian.
Menurut Irpansyah, jembatan tersebut belum pernah tersentuh pembangunan, padahal merupakan akses vital bagi masyarakat yang tinggal di wilayah bantaran sungai.
“Jembatan ini materialnya dari ulin dan usianya sudah sangat tua, mungkin sekitar 50 sampai 60 tahun. Bahkan untuk roda dua pun sudah sangat sulit dilalui,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian serius agar masyarakat setempat lebih mudah beraktivitas dan merasakan dampak pembangunan secara merata.
Selain infrastruktur, sektor pendidikan juga menjadi perhatian dalam Musrenbang tersebut. Irpansyah menyebutkan masih ada sejumlah sekolah yang mengalami kekurangan air bersih serta keterbatasan ruang belajar.
“Ada beberapa sekolah yang kekurangan air. Karena Kecamatan Mentawa Baru Ketapang berada di dalam kota, jangan sampai sekolah-sekolah kekurangan air. Selain itu, banyak sekolah kekurangan ruang kelas karena jumlah siswa cukup tinggi,” katanya.
Ia berharap usulan penambahan ruang kelas dan peningkatan fasilitas pendidikan dapat diakomodasi pada tahun 2027.
Di bidang kesehatan, pihak kecamatan juga mengusulkan pembangunan puskesmas baru untuk melengkapi tiga puskesmas yang telah ada saat ini.
“Jumlah penduduk cukup banyak, sementara Puskesmas Ketapang II melayani hampir separuh penduduk kecamatan dengan tenaga medis yang terbatas. Kondisi ini membuat pelayanan kesehatan sangat kewalahan,” ungkapnya.
Sebagai solusi, pihak kecamatan mengusulkan pembangunan puskesmas keempat yang direncanakan berlokasi di Desa Eka Bahurui, berdampingan dengan Posko Pemadam Kebakaran.
“Kami sudah menyiapkan lahannya di Desa Eka Bahurui. Harapan kami, pembangunan bisa direalisasikan pada 2027,” ujarnya.
Irpansyah juga menyinggung pelaksanaan program Koperasi Merah Putih yang hingga kini baru terealisasi di satu desa. Ia menjelaskan bahwa dana desa mengalami pemangkasan oleh pemerintah pusat untuk mendukung program tersebut.
“Dana desa dipotong sekitar Rp800 juta per desa untuk program Koperasi Merah Putih selama enam tahun. Saat ini desa hanya menerima sekitar Rp300 jutaan, dan itu sudah terbagi untuk tujuh program wajib,” jelasnya.
Kondisi tersebut membuat desa kesulitan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur maupun penyediaan lahan gerai koperasi.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat memanfaatkan aset daerah seperti pasar atau lahan milik pemda agar bisa digunakan desa dan kelurahan untuk pembangunan gerai Koperasi Merah Putih,” pungkasnya. (f1/SB)
